BANDUNG (CM) – Provinsi Jawa Barat (Jabar) berhasil menunjukkan capaian luar biasa dalam pembangunan daerah dengan menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 sebagai provinsi terbaik pertama di Indonesia.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senin (6 Mei 2024).
Keberhasilan Jabar meraih penghargaan ini tak lepas dari implementasi inovasi Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), yang melibatkan 12 program strategis. Beberapa di antaranya adalah Advokasi Desa, Desa Wisata, Desa Digital, One Village One Company (OVOC), CEO BUMDes, dan Patriot Desa. Selain itu, program unggulan lainnya meliputi Satu Desa Satu BUMDes, Sekolah Desa Juara, Posyandu Juara, Infrastruktur Desa, Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara), dan aplikasi layanan publik Sapawarga.
Hasil dari implementasi program-program tersebut sangat signifikan, yaitu penghapusan status desa tertinggal di Jawa Barat dan penciptaan 1.820 desa mandiri.
Penghargaan PPD 2024, yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, merupakan bentuk apresiasi sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan daerah.
Penilaian dilakukan secara hibrida dari 15 Januari hingga 25 April 2024. Proses penilaian melibatkan dua tahap utama, yaitu evaluasi dokumen perencanaan serta wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.
Untuk kategori kabupaten dan kota, dua daerah di Jawa Barat juga berhasil meraih penghargaan, yaitu Kabupaten Garut dan Kota Depok.
Musrenbangnas 2024, yang menjadi wadah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen RKP 2025 ini akan menjadi acuan perencanaan pada masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menuju RPJPN 2025-2045.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
Ia mencontohkan, pembangunan bendungan oleh pemerintah pusat harus diiringi pembangunan irigasi sekunder dan tersier oleh pemerintah daerah.
Begitu pula dengan pembangunan pelabuhan oleh kementerian yang harus dilengkapi dengan akses jalan pendukung oleh pemerintah daerah.
“Sinkronisasi ini adalah kunci. Semua perencanaan, mulai dari RPJPN, RPJPD, hingga RKP, harus sejalan dari pusat hingga daerah. Di daerah, peran kunci ini berada di tangan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bappeda,” ujar Jokowi.
Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan disiplin. Ia menekankan agar setiap rupiah dalam anggaran digunakan sesuai rencana, mengingat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan yang diperkirakan hanya mencapai 3,2 persen.
“Kehati-hatian dalam mengelola fiskal sangat diperlukan. Jangan sampai ada satu rupiah pun yang keluar dari rencana yang telah disusun, dan selalu prioritaskan skala prioritas,” tambahnya.
Setelah arahan Presiden, sesi kedua Musrenbangnas diisi oleh paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memberikan pandangan tambahan terkait strategi pembangunan nasional.