KAB. TASIK (CM) – Sejumlah pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Tasikmalaya mengaku mendapat intimidasi dari orang-orang yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka diduga meminta uang hingga puluhan juta rupiah dengan dalih mempertanyakan legalitas usaha penjualan BBM eceran.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi. Ia mengaku menerima sejumlah laporan dari pedagang kecil, terutama yang beroperasi di wilayah Tasikmalaya Selatan.
Menurut Dedi, kedatangan orang-orang tersebut kerap membuat pedagang ketakutan. Bahkan, dalam beberapa kasus, persoalan legalitas penjualan BBM berujung pada permintaan uang dalam jumlah besar.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” kata Dedi, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menilai praktik tersebut memberatkan pedagang karena keuntungan penjualan BBM eceran relatif kecil. Setiap liter, pedagang hanya memperoleh margin sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000. Keuntungan itu pun belum tentu utuh karena harus dipotong biaya transportasi untuk membeli BBM dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dedi mengatakan, keberadaan penjual BBM eceran selama ini membantu warga yang tinggal jauh dari SPBU. Mereka juga menjadi salah satu penopang kebutuhan bahan bakar nelayan yang harus melaut setiap hari.
Menurut dia, masyarakat di pelosok akan kesulitan memenuhi kebutuhan BBM jika harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengisi bahan bakar kendaraan atau perahu.
Dedi, yang juga memiliki usaha penjualan bensin eceran, mengaku belum pernah mengalami intimidasi secara langsung. Namun, ia meminta aparat segera menghentikan praktik yang merugikan pedagang kecil tersebut.
Ia mendesak kepolisian menindak orang-orang yang terbukti melakukan pemerasan dengan mencatut profesi wartawan maupun identitas lembaga swadaya masyarakat. Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi penjualan BBM di wilayah yang belum terjangkau SPBU.
Salah satu usul yang disampaikan Dedi ialah menyediakan minimal satu gerai penjualan BBM resmi di setiap desa melalui koperasi atau pemerintah desa. Dengan cara itu, distribusi energi ke wilayah pelosok diharapkan lebih mudah diawasi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan serupa juga dirasakan pengelola SPBU Cipatujah. Pengawas SPBU tersebut mengaku kerap didatangi orang-orang yang mengaku wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Ia menegaskan, pengisian BBM menggunakan jeriken di SPBU tersebut tidak dilakukan sembarangan. Pelayanan hanya diberikan kepada konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi berwenang.
Di antaranya rekomendasi UPTD untuk kebutuhan bahan bakar nelayan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bagi sektor pertanian. Jumlah serta takaran BBM yang diberikan juga disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen rekomendasi.
“Kami bisa layani pengisian jeriken karena mereka memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait,” ujarnya.
Meski prosedur telah dijelaskan kepada pihak yang datang maupun konsumen, pengelola SPBU mengaku masih kerap mendapat pertanyaan berulang, bahkan hingga menyentuh hal-hal di luar persoalan pelayanan. Kondisi itu dinilai mengganggu kenyamanan petugas dan aktivitas operasional SPBU.
Pengelola berharap aparat berwenang turun tangan agar pelayanan BBM bagi nelayan dan petani tidak terganggu oleh tindakan orang-orang yang meresahkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Polres Tasikmalaya menyatakan telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir. Kepolisian memastikan laporan mengenai dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap pedagang BBM eceran akan ditindaklanjuti.
Kasi Humas Polres Tasikmalaya AIPDA Triana Anggasari, mewakili Kapolres AKBP Ade Papa Rihi, membenarkan adanya pengaduan tersebut.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” kata Triana saat dikonfirmasi, Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengatakan, penanganan laporan selanjutnya akan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya,” ujarnya.
