KOTA TASIK (CM) – Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Tasikmalaya mendorong apotek memperketat pengawasan penyerahan antibiotik kepada masyarakat. Langkah ini ditempuh untuk menekan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) yang kian menjadi ancaman serius bagi kesehatan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba di Hotel Grand Metro, Kota Tasikmalaya, Rabu, 11 November 2026.
Sebanyak 40 peserta dari unsur pemilik apotek, apoteker penanggung jawab, tenaga teknis kefarmasian, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kota Tasikmalaya, dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengikuti kegiatan tersebut.
Mengusung tema “Sinergi Bersama Cegah Resistensi Antimikroba di Kota Tasikmalaya”, kegiatan ini tidak hanya membahas pengendalian penggunaan obat, tetapi juga mendorong komitmen pelaku usaha apotek melalui penandatanganan pakta integritas.
Kepala Balai POM di Tasikmalaya, Iltizam Nasrullah, mengatakan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai aturan dapat memicu munculnya mikroorganisme kebal obat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut akan menyulitkan penanganan penyakit infeksi, meningkatkan biaya pengobatan, hingga memperbesar risiko kematian.
Menurut Iltizam, persoalan resistensi antimikroba tidak hanya dipicu penggunaan antibiotik yang keliru pada manusia. Praktik serupa pada hewan dan tumbuhan juga berkontribusi terhadap munculnya patogen yang kebal terhadap obat.
Akademisi Universitas Bakti Tunas Husada, Nur Rahayuningsih, menyebut resistensi antimikroba sebagai silent pandemic atau pandemi senyap. Ancaman ini berkembang tanpa banyak disadari, tetapi dampaknya dapat memperpanjang masa sakit, memperburuk kondisi pasien, dan meningkatkan angka kematian.
“Resistensi antimikroba memperpanjang durasi penyakit, memperparah kondisi pasien, meningkatkan biaya pengobatan, bahkan menambah angka kematian,” ujar Nur.
Praktisi Rumah Sakit Prasetya Bunda, Fina Ahmad F., turut menyoroti praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di apotek komunitas. Menurut dia, pemberian antibiotik harus didasarkan pada indikasi medis yang tepat dan didukung pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengawalan Program Strategis Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Thohir Perdana Putra, menjelaskan pemerintah menerapkan pendekatan One Health untuk mengendalikan resistensi antimikroba melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah juga telah menetapkan Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba di Sektor Kesehatan Manusia 2025–2029. BPOM mengambil peran dalam memastikan ketersediaan obat yang bermutu dan aman, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penjualan antimikroba tanpa resep dokter.
Sebagai tindak lanjut, para peserta bimbingan teknis menyatakan komitmen untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Mereka juga bersedia memberikan edukasi kepada masyarakat, menjalani evaluasi, serta menerima konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan.
Melalui langkah tersebut, Balai POM di Tasikmalaya berharap pengendalian resistensi antimikroba tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan secara konsisten dalam praktik pelayanan kefarmasian.
Balai POM juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum menggunakan obat maupun mengonsumsi makanan.
