KOTA BANDUNG (CM) – Setelah aksi demo masyarakat dan mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi massa aksi dalam surat yang berisi penolakkan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden Jokowi Dodo.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan, mencermati penyampaian aspirasi yang secara bergelombang dari serikat buruh dan juga kekuatan mahasiswa, DPRD sebagai suatu reprensetasi penyampai aspirasi publik perlu merepon UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat, Kamis (8/10/2020).
“Dari aspirasi yang disampaikan banyak kekuatan yang menyatakan menolak dari buruh karena beberapa hal dan tentu kita sebagai wakil rakyat secara kelembagaan menyampaikan aspirasi ini kepada yang berwenang ketua DPR RI dan juga kepada pemerintah pusat presiden Jokowi,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa saat ini DPRD Jabar telah membuat surat dan telah ditandatangani oleh dirinya sebagai pimpinan DPRD. Setelah ini, Achmad meminta kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk mengirimkan surat tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Jadi mohon kepada pak Sekwan agar surat ini disampaikan kepada pemerintah pusat karena sepenuhnya ada di pemerintah pusat, karena UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan kesepakatan secara politik DPR RI bersama Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Achmad berharap aspirasi dari para serikat pekerja dan buruh serta mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pengkajian secara mendalam.
“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan secara bergelombang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” tutupnya. **
