KOTA BANDUNG (CM) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah mengajukan 1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KTRS) penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ke Pusdatin Kemensos.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Yuningsih, memberikan apresiasinya dan mengatakan bahwa bansos tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah di masa sulit seperti sekarang ini.
“Saya setuju (Bansos) karena memang ini bukti pemerintah hadir. Saat ini kan berarti kan penutupan total, masyarakat teriak karena kesulitan. Walaupun ini waktunya hanya tujuh belas hari,” ujarnya, Senin (12/07/2021).
Yuningsih menyarankan supaya bantuan diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Hal ini menurutnya untuk menghindari potensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
“Bentuknya sudah jangan lagi ada bentuk barang ya. Masa susah seperti ini takutnya ada orang-orang yang picik dan kotor. Jangan sampai tertawa dan menari di atas penderitaan rakyat. Jadi lebih baik diberikan berupa uang tunai,” sarannya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB ini berharap pemberian bansos bagi masyarakat dapat tepat sasaran agar tidak memicu polemik lain yang justru membuat situasi makin pelik. Ia meminta Pemkot dan pemkab untuk mendata jumlah penerima bansos yang diperoleh melalui pihak Kecamatan ataupun Desa secara paripurna.
“Artinya didata dengan secermat mungkin agar ini tepat sasaran,” tegasnya.
Disamping itu, pemerintah dinilainya juga perlu berhati-hati dalam merumuskan besaran bantuan sosial yang akan disalurkan bagi masyarakat. Ia mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut malah menimbulkan masalah baru.
“Jangan sampai nanti datanya terburu-buru lalu anggaran itu umpanya satu gelas tapi masyarakat yang butuh itu dua gelas akhirnya kan ini membuat polemik. Kalau umpamanya yang dibutuhkan dua gelas tapi anggaran yang ada satu gelas bagaimana ya setengahnya dapatnya,” pungkasnya. **
