KOTA TASIK (CM) – Pemerintah Kota Tasikmalaya membidik posisi sebagai pusat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk kawasan Priangan Timur hingga Jawa Barat. Target tersebut didorong melalui perluasan akses kerja luar negeri dan penguatan kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, Tasikmalaya International Job Fair 2026 menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan ambisi tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah membuka akses ke 18 negara dengan ribuan peluang kerja yang diklaim layak dan aman.
“Ini merupakan perwujudan dari Kota Tasikmalaya yang ingin menghadirkan peluang pekerjaan bagi seluruh warga. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dari 2024 hingga 2025 menjadi landasan bahwa angka tersebut masih perlu ditekan,” ujar Viman saat membuka job fair, Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurut Viman, jangkauan program penempatan tenaga kerja luar negeri di Tasikmalaya terus berkembang. Pada tahap awal, peluang kerja hanya menjangkau dua hingga tiga negara dengan skala terbatas. Bahkan, pada 2025, penerima manfaat program tersebut baru mencapai 13 orang.
Tahun ini, cakupan penempatan meningkat melalui kerja sama lintas sektor. Job fair tersebut menyediakan sekitar 5.000 lowongan kerja yang tersebar di 18 negara.
“Hari ini alhamdulillah di International Job Fair kita bisa mengakses 18 negara dengan kurang lebih 5.000 lowongan pekerjaan,” katanya.
Viman menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja (LPK), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Ekonomi Digital, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta kalangan pengusaha.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah pusat dan sektor swasta memperluas peluang penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada program pemerintah kota.
“Yang dulu hanya lingkup Pemkot, hari ini kita kolaborasi dengan pusat. Sehingga penyerapan tenaga kerja di Kota Tasik terbuka sangat lebar,” ujarnya.
Meski demikian, Viman mengingatkan keberhasilan job fair tidak cukup diukur dari banyaknya lowongan atau jumlah peserta yang mendaftar. Pemerintah harus memastikan para pencari kerja benar-benar memperoleh pekerjaan yang layak dan aman.
Ia juga menyinggung keterbatasan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah di Kota Tasikmalaya. Menurut Viman, penguatan lembaga pelatihan swasta dapat menjadi salah satu solusi untuk menyiapkan calon pekerja migran.
“Kalau BLK bertumpu pada APBN/APBD. Tapi LPK swasta justru kolaborasi pentahelix yang harus digenjot. Lebih kreatif, lebih mencari solusi,” tegasnya.
Viman menilai Tasikmalaya memiliki modal sumber daya manusia yang cukup besar untuk mengembangkan program tersebut. Dari sekitar 783 ribu penduduk, 60 persen atau sekitar 400 ribu orang berada dalam kelompok usia produktif.
Potensi itu, kata dia, perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi standar perusahaan di luar negeri.
“Rata-rata bukan langsung ahli, tapi kita mencetak menjadi ahli. Dari unskilled menjadi skilled. Itu PR-nya, menjawab kebutuhan perusahaan di luar negeri,” katanya.
Penyelenggaraan Tasikmalaya International Job Fair 2026 juga menjadi bagian dari momentum Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya. Pemerintah berharap perluasan kesempatan kerja dapat ikut mendorong penurunan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen pada periode 2025-2026.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung agenda Astacita dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
