JAKARTA (CM) – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN) Agus Winarno menilai ruang publik belakangan dipenuhi kritik yang lebih mengedepankan sensasi ketimbang substansi. Menurut dia, fenomena itu berpotensi mengaburkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Agus merespons polemik yang muncul setelah sejumlah pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardiyanto, menjadi perbincangan publik. Agus mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi. Namun kritik, kata dia, harus disampaikan dengan dasar fakta, data, dan argumentasi yang dapat diuji.
“Publik harus bisa membedakan antara kritik dan atraksi. Kritik bertujuan memperbaiki keadaan, sementara atraksi bertujuan menarik perhatian,” kata Agus kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Agus, kecenderungan sebagian tokoh publik melontarkan narasi kontroversial tanpa ukuran yang jelas justru memperkeruh diskursus publik. Akibatnya, perhatian masyarakat bergeser dari substansi persoalan menuju perdebatan yang tidak produktif.
Ia juga menyoroti munculnya nama Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan pernyataan kontroversial alumninya. Agus mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan sikap individu dengan reputasi lembaga pendidikan.
“UGM memiliki tradisi intelektual yang panjang dan telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Jangan sampai kualitas institusi besar diukur dari perilaku segelintir alumninya,” ujarnya.
Agus turut menyinggung isu dugaan pemasangan alat pelacak pada kendaraan pribadi yang sempat ramai dibicarakan. Menurut dia, tuduhan semacam itu semestinya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan dilempar ke ruang publik tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
“Kalau ada bukti, laporkan. Kalau tidak ada bukti, jangan membawa publik masuk ke imajinasi politik yang belum tentu memiliki dasar,” kata dia.
Di tengah meningkatnya tensi politik, Agus mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang terus mengkritik program pemerintah yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pemenuhan gizi, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup.
Agus menegaskan oposisi tetap memiliki fungsi penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Namun peran itu, kata dia, harus dijalankan melalui kritik yang disertai gagasan dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau setiap kebijakan dianggap salah dan setiap program dianggap gagal, yang muncul bukan kecerdasan politik, melainkan kemalasan berpikir,” ujarnya.
RABN, kata Agus, akan terus mendukung program-program yang dinilai memberi dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Demokrasi tidak membutuhkan suara yang paling bising. Demokrasi membutuhkan akal sehat,” kata Agus.
