JAKARTA (CM) – Polemik pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Andrianto, soal perbandingan pemerintahan era Soeharto, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto terus bergulir. Pernyataan itu menuai tanggapan dari berbagai pihak karena dinilai terlalu prematur dan berpotensi memicu perdebatan politik di ruang publik.
Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menegaskan mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan kritik harus tetap disampaikan secara objektif dan berbasis data.
“Mahasiswa itu kekuatan moral demokrasi. Kritik tentu penting, tapi harus proporsional dan jangan membangun kesimpulan terlalu cepat,” kata Agus kepada wartawan, Rabu, 27 Mei 2026.
Menurut Agus, kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sah dalam negara demokrasi. Meski begitu, ia menilai pemerintahan saat ini masih berada pada tahap awal menjalankan program-program prioritas nasional sehingga perlu diberi ruang untuk bekerja.
Ia menyebut sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah saat ini berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, penguatan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, hingga menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
“Program-program pemerintah masih berjalan. Publik boleh mengawasi dan mengkritik, tapi penilaiannya juga harus objektif berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini karena emosi politik,” ujarnya.
Agus juga menyoroti penggunaan istilah “NPD” yang disampaikan Tiyo. Menurutnya, diksi tersebut kurang tepat disampaikan oleh seorang pimpinan mahasiswa.
“Kritik boleh keras, tapi tetap harus menjaga etika komunikasi publik. Jangan sampai kritik berubah jadi serangan personal tanpa argumentasi kuat,” tegas Agus.
Ia menilai seorang Ketua BEM dari kampus besar seperti UGM seharusnya mampu menghadirkan kritik yang solutif dan mencerdaskan publik, bukan memunculkan kegaduhan politik.
Selain itu, Agus mengingatkan membandingkan pemerintahan secara mutlak tidak bisa dilakukan secara sederhana. Sebab, setiap pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo saat ini menghadapi tantangan global yang cukup berat. Mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika geopolitik internasional, ancaman krisis pangan, hingga tekanan terhadap stabilitas energi global.
Karena itu, Agus meminta kritik terhadap pemerintah tetap dibangun dengan kajian matang dan solusi yang jelas.
“Demokrasi butuh suara kritis, tapi juga perlu kejernihan berpikir agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman emosional yang memecah ruang publik,” katanya.
Agus juga menegaskan mahasiswa memiliki posisi penting sebagai representasi intelektual bangsa. Ia meminta mahasiswa menjaga marwah akademik dan tidak terjebak dalam polarisasi politik berlebihan.
“Kalau pemerintah tidak pro rakyat, silakan dikritik. Itu sehat dalam demokrasi. Tapi kritik juga harus menghadirkan solusi dan arah perbaikan,” ujar Agus.
Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, Agus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan optimisme kebangsaan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal biasa dalam demokrasi, namun kepentingan bangsa harus tetap diutamakan.
“Kritik itu vitamin demokrasi. Tapi stabilitas nasional dan harapan rakyat juga harus dijaga bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
