BANDUNG (CM) – Suasana berbeda terlihat di Aula Lantai II Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 4 Mei 2026.
Ruangan tersebut menjadi tempat diskusi antara aparat kepolisian dan jajaran teknis energi terkait pengawasan distribusi migas.
Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) dengan fokus penguatan sinergi antara Polri dan Dinas ESDM Jawa Barat dalam menjaga ketersediaan energi.
Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam mengawal distribusi bahan bakar, khususnya BBM bersubsidi.
Menurutnya, ESDM memiliki data teknis seperti kuota dan peta distribusi, sementara Polri berperan dalam pengawasan serta penegakan hukum di lapangan.
“Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Data dan penindakan harus sejalan agar potensi penyimpangan bisa ditekan,” ujarnya.
Kegiatan yang dimulai sejak pagi itu juga dihadiri sejumlah pejabat kepolisian, termasuk tim supervisi dan pembimbing Sespimma. Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas berbagai persoalan di sektor hilir migas.
Dalam pemaparannya, Bambang menjelaskan sistem pengawasan yang diterapkan, mulai dari verifikasi distribusi di SPBU, pemantauan kendaraan tangki, hingga pengendalian penyaluran ke agen dan pangkalan.
Ia menyebut tantangan terbesar masih berada di tingkat distribusi akhir, sehingga membutuhkan dukungan pengawasan langsung dari aparat penegak hukum.
Para peserta pun aktif mengajukan pertanyaan, terutama terkait modus penyalahgunaan BBM subsidi, pola koordinasi saat terjadi kelangkaan, serta strategi patroli gabungan.
Dari diskusi tersebut, disepakati pentingnya memperkuat koordinasi antara Polri dan ESDM agar distribusi migas tepat sasaran, jumlah, dan waktu.
Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen menyamakan persepsi dalam pengawasan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Seluruh rangkaian berlangsung tertib.
Bagi peserta didik Sespimma, kegiatan ini menjadi bekal penting sebelum terjun ke wilayah tugas. Mereka diharapkan memahami bahwa sektor energi merupakan bagian vital yang memerlukan pengawasan terpadu.
Sinergi antara data teknis dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mencegah kebocoran subsidi di masyarakat.
