KAB TASIKMALAYA (CM) – Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen menginformasikan bahwa untuk menanggulangi Covid-19, pemerintah menggunakan dana sebesar Rp 63 miliar, dengan peruntukan segala jenis penanganan.
Zen mengatakan dana tersebut untuk didistribusikan ke Dinas Kesehatan, RSUD SMC, Jaring Pengaman Sosial, Petugas Keamanan dan lain sebagainya. Demikian ungkapnya, Rabu (03/06/2020).
“Tapi yang diberikan kepada petugas keamanan dan tim gugus tugas sampai di tingkat desa itu hanya bersifat operasional, bukan gaji. Ke RT sudah ngasih insentif Rp 250 ribu per bulan. Kemarin kami beri lagi untuk operasional dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.
Ia menyebut, anggaran tersebut sebesar Rp 15 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah teranggarkan jauh sebelum mewabahnya pandemi Covid-19. “Sementara sebesar Rp 48 miliar, untuk jaring pengaman sosial hasil realokasi anggaran,” terangnya.
Zen menegaskan, adapun jaring pengaman sosial paling besar. Pemerintah juga mengakomodir warganya yang menjadi korban PHK di kota kemudian pulang ke kampung halaman, jumlahnya mencapai 66.000 orang.
Pendataan itu, kata ia, memakan waktu dan proses yang panjang, yakni dengan proses pendataan yang paling dinamis sejak awal semula terdata 1.000 orang, kemudian meningkat sangat signifikan menjadi 66.000 orang.
Ia mengaku antara pemerintah dengan DPRD tidak ada persoalan. Sejak awal pemerintah sudah berkomunikasi dengan Kemendagri, Kemenkeu, dan DPRD.
“Komunikasi kami dengan DPRD akan lebih intens. Karena, kemarin-kemarin dengan adanya Covid-19, semua ada semacam kewaswasan, memang masih harus terjalin antara eksekutif dengan legislatif. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih belum berlalu. Realokasi anggaran besar kemungkinan masih perlu dilakukan,” tandasnya. (Amas)
