PANGANDARAN (CM) – Petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Pangandaran menemukan kendala. Pasalnya, akses jaringan internet lemah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman, menyebutkan bahwa program verifikasi dan validasi DTKS tersebut merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan.
“Sebanyak 182 orang petugas DTKS yang kami rekrut itu dibekali dengan sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari dari Selasa hingga Rabu, (18-19/02/2020) dengan mendatangkan narasumber yang profesional,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/02/2020).
Wawan mengatakan, harapan Pemerintah Kabupaten Pangandaran hasil kerja petugas DTKS dilapangan menghasilkan data yang maksimal, sehingga penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
“Kedepan data DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di Kabupaten Pangandaran bahkan hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,”sebutnya.
Namun, lanjut dia, kerja petugas DTKS dilapangan menggunakan jaringan akses internet, dan kami menilai dibeberapa daerah di Kabupaten Pangandaran saat ini masih ada yang akses jaringan internetnya lemah.
“Lemahnya internet ini bakal menjadi kendala bagi petugas saat melakukan input data,”kata Wawan.
Wawan mengimbau kepada petugas DTKS yang daerah penugasannya masih lemah jaringan internet untuk melakukan input data secara ofline karena setelah masuk ke daerah yang jaringan akses internetnya kuat data secara otomatis akan terekap.
“Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi dan OPD lain diantaranya BPS dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,”tutunrnya.
Menurut dia, para petugas DTKS ini akan memverifikasi sebanyak 43.181 Kepala Keluarga dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.
“Jika warga miskin tersebut tidak memiliki KTP maka akan menjadi kendala juga bagi petugas dikala melakukan input data,”tukasnya. (Andriansyah)
