PANGANDARAN (CM) – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plaforn Anggaran Sementara (KUA -PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2019 di gedung Rapat Paripurna DPRD Pangandaran. Selasa (23/7/2019).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangandaran M Taufiq Martin menyampaikan, bahwa fokus utama dalam KUA PPAS yang disampaikan Bupati Pangandaran hampir sama dengan tahun sebelumnya.
“Hanya ada beberapa tambahan terutama dalam bidang pendidikan, yakni pengadaan mebeler di sekolah dasar (SD),”ujarnya kepada wartawan. Selasa (23/7/2019).
Kata Martin, setelah dilakukan sidak ke lapangan masih ada bangunan sekolah yang terlihat bagus, tetapi kondisi mebelernya masih kurang bagus.
“Untuk itu, kita usulkan agar mebeler di SD diganti dengan yang lebih bagus,”sebutnya.
Martin mengatakan, pihaknya sudah membicarakan hal itu dengan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dan akan dianggarkan sebesar Rp 4 miliar.
“Mudah-mudahan ajuan tersebut bisa terealisasi,”harap Martin.
Martin menerangkan, KUA PPAS ini akan mulai dibahas di komisi mulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Juli mendatang. Setelah itu akan dibahas oleh Bagian Anggaran (Banggar) mulai tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus.
“Sampai tanggal itu akan dibahas oleh dewan yang lama, kalau dewan baru takutnya jadi buyar nantinya,”sebutnya.
Untuk dewan baru, lanjut Martin, kemungkinan akan membahas terkait Rancangan APBD perubahan setelah dilantik nanti.
“RAPBD perubahan ini akan dibahas pada bulan Oktober dan akan ketuk palu pada bulan November mendatang,”terangnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, fokus pembangunan pada APBD perubahan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
“Untuk kesehatan kita sedang fokus pembangunan RSUD, dan kita masih kekurangan alat kesehatan sebesar Rp 50 miliar,”akunya.
Selain itu, Pemkab Pangandaran akan memprioritaskan bantuan keagamaan, terutama untuk pendidikan pesantren.
“Nanti kita lihat kebutuhannya sampai berapa, apakah dalam bentuk hibah barang atau bantuan keuangan,”kata Jeje.
Jeje mengatakan Pemkab tidak ingin tanggung-tanggung dalam memberikan bantuan keagamaan.
“Jadi kalau butuhnya Rp 100 juta, kita kasih 75 persennya terus dari swadaya 25 persen, jadi maksimal hasilnya,”pungkasnya. (Andriansyah)
