BANDUNG, (CAMEON) – Dinas Pendidikan Jawa Barat akan memprioritaskan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jawa Barat pada 2017. Terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas ditataran negeri.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) Dodin Rusmin, jaminannya adalah warga miskin itu tidak boleh dipungut biaya dengan alasan apapun. “Konsep kebijakan Pendidikan Jabar telah memenuhi standar biaya minimal pendidikan,” kata Dodin saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).
Prioritas ini, dikatakan Dodin berlaku untuk semua tingkatan. Apalagi wajib belajar 9 tahun. Untuk skala priotiras presentasenya, baik swasta dan negeri mencapai kuota 20 persen. Dengan begitu, lanjut dia, bisa sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan jawa Barat.
Sedangkan bagi siswa yang sudah terlanjur menginjakan kakinya di bangku kelas 11 dan 12 SMA, kewenangan gratis atau tidaknya itu ada ditangan dan kebijakan Gubernur Jabar. Lebih jauh, dia menjelaskan, pihaknya akan mengkategorikan sekolah. Di antaranya, di bawah standar, memenuhi standar dan diatas standar.
Hal ini akan menyebabkan biaya pendidikan yang berbeda. Namun alih kelola ini, tegas dia, tentu harus lebih baik dari sebelumnya. Untuk standarisasi, dari 5000-an lebih sekolah yang tersebar di wilayah Jabar yang sudah diatas standar Nasional itu baru ada sekitar 20 persen sekolah.
“Kalau presentasi sekolah yang diatas standar nasional itu, sekitar 20 persen dari 5000-an lebih,” pungkasnya. (Putri)
