Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Resahkan Masyarakat, Satlantas Polres Tasikmalaya Bakal Tindak Pengguna Knalpot Bising

Nasional · 12 Apr 2017 20:23 WIB ·

Presiden Serahkan Bansos Non Tunai Untuk 22.528 Keluarga di Kota Bandung


					Presiden Serahkan Bansos Non Tunai Untuk 22.528 Keluarga di Kota Bandung Perbesar

KOTA BANDUNG (CAMEON) – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan sosial non tunai secara simbolis kepada 22.528 di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Rabu (12/4/2017).

Total bantuan sosial non tunai yang disalurkan kepada masyarakat mencapai Rp124,5 miliar yang terdiri dari PKH Non Tunai senilai Rp40,5 miliar untuk 22.528 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp83,5 miliar untuk 63.262 keluarga.

Kota Bandung sendiri telah memperoleh kucuran dana bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2017 dengan total Rp127 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bantuan UEP KUBE Jasa, bansos disabilitas, dan bansos E-Warong.

Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini di berikannya bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden mengigatkan “bantuan tersebut bukan peruntukan untuk membeli pulsa. Hati-hati jika kartunya di manfaatkan untuk membeli pulsa, kartunya akan dicabut,” ujarnya Presiden.

Presiden berharap penggunaan dana bantuan tersebut benar-benar di gunakan untuk kebutuhan belajar, seperti membeli buku atau seragam.

“Jangan diambil sekaligus, sesuai kebutuhan saja, tidak akan hangus kok,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, menjamin rencana perluasan jangkauan 10 juta KPM PKH tahun 2018 akan lebih tepat sasaran karena Basis data terpadu (BDT) yang dimiliki Kemensos cukup akurat. Namun, ia mengharapkan partisipasi aktif pemerintah daerah yang proaktif mengkonfirmasi data KPM bansos yang digelontorkan melalui Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada).

“Saya optimistis sistem ini mampu menjadikan bansos lebih tepat sasaran. Karenanya, apabila ditemukan basis data terpadu (BDT) tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi dimana kesalahannya, dimana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat-red),” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyaksikan proses pencairan bansos non tunai di agen bank BNI yang telah disiapkan di lapangan.

Turut hadir ibu negara Iriana mendampingi Presiden Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. (Edi Mulyana)

Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

IKM Jabar Gelar Eksebisi Lomba Mancing Dalam Rangka Meriahkan FORNAS VII

29 Juni 2023 - 13:15 WIB

Revitalisasi Situs Budaya Makam Syekh Abdul Muhyi; Bakti Kepolisian Melestarikan Warisan Agama

21 Juni 2023 - 12:31 WIB

Memaknai Pelepasan Siswa Sekolah dan Asa Meraih Mimpi

17 Juni 2023 - 17:50 WIB

Demi Keamanan dan Kondusifitas, Polres Tasik Gelar Doa Lintas Agama

16 Juni 2023 - 15:15 WIB

Pelepasan Kelas IX SMP, Kompak Para Siswa Sekolah Ini Terbitkan Buku 

15 Juni 2023 - 15:11 WIB

Peran Aktif Bank BTN dalam Pembiayaan Rumah Rakyat dan Dukungan DPR

14 Juni 2023 - 14:09 WIB

Trending di Manasuka