BANDUNG (CAMEON)-Memasuki tahun politik di Indonesia, hal ini berimbas pada eksistensi perempuan. Di mana tidak sedikit perempuan mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di suatu daerah.
Salah satunya, isu Netty Heriawan yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Akan tetapi, pencalonan perempuan sebagai pemimpin akan dibenturkan politisasi ayat.
Terutama, penggunaan Surat Annisa ayat 34 terkait pemimpin laki-laki. Menurut salah satu calon ketua komisioner Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI) Ai Maryati, politisasi ayat akan digunakan tergantung ideologi partai politik yang mengusung.
“Ideologinya seperti apa? Di mana setiap keputusan yang diambil seringkali berdasarkan keputusan elit,” ungkap Ai saat mengisi SIG Komisariat UIN SGD Bandung Cabang Kabupaten Bandung di PWNU Jawa Barat, Sabtu (8/4/2017).
Dalam kesempatan, pihaknya memprediksi tidak akan terjadi di Jawa Barat. Akan tetapi, sangat diperlukan redefinisi ayat terkait pemimpin.
“Harus pemahaman baru di mana ayat tidak lagi mendiskriminasikan perempuan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengapresiasi kesadaran perempuan untuk berada di ruang publik. Di sisi lain, pihaknya prihatin terkait menimpanya kasus korupsi yang menjerat pada perempuan.
Walaupun begitu, lanjut dia, masalah korupsi bukan hanya menimpa perempuan. Melainkan, menghinggapi berbagai jenis kelamin. Tidak sedikit pemimpin laki-laki yang terjerat korupsi.
Menurut perempuan yang sempat menjadi ketua Pengurus Besar (PB) Koprs PMII Putri 2005-2007 ini, masalah korupsi menjadi masalah bersama. Di mana harus ada kontruksi nilai yang ada.
“Harus ada pemahaman baru terkait hal tersebut,” pungkasnya. (Putri)
