Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Resahkan Masyarakat, Satlantas Polres Tasikmalaya Bakal Tindak Pengguna Knalpot Bising

Kota Cimahi · 30 Des 2016 17:05 WIB ·

Perubahan Skema Pembiayaan Pembangunan Pasar Atas Tahap 2


					Perubahan Skema Pembiayaan Pembangunan Pasar Atas Tahap 2 Perbesar

CIMAHI, (CAMEON) – Rencana pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi memasuki babak baru. Kali ini, skema anggaran kemungkinan mengalami perubahan.

Jika awalnya, Pemerintah Kota Cimahi mengandalkan pinjaman dari pihak swasta senilai Rp 135 miliar, tapi untuk pembangunan tahap kedua, kemungkinan Pemkot mengalihkan anggarannya menggunakan APBD tahun 2017.

Dana pinjaman sendiri sudah terserap sekitar Rp 23 miliar untuk pembangunan Pasar Atas Baru tahap pertama yang meliputi tiga garapan, yakni Pasar Barokah, Basahan dan Sarana Prasarana.

Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi Benny Bachtiar mengatakn, pembatalan pinjaman tersebut merupakan upaya untuk memutus mata rantai atas kasus yang menimpa Wali Kota Cimahi Non, Atty Suharti yang tersandung dugaan kasus suap.

“Kalau seadainya ini (pinjaman) terus dipaksakan, kami takut dianggap sebagai bagian dari skema besar dan semua ada keterlibatan. Makanya kami sepakat dengan dewan untuk memakai skema lain,” kata dia, Jum’at (30/12/2016).

Skema yang dimaksud Benny adalah mereposisi pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru, yang awalnya akan memakai pinjaman dari BJB menjadi menggunakan anggaran pinjaman daerah atau dari ABPD 2017, dengan konsekuensi ada beberapa program yang akan ditunda dan dialihkan ke pembangunan Pasar Atas Baru.

“Sekarang masih dalam pembahasan, apakah jadinya pakai pinjaman daerah atau APBD, termasuk program apa saja yang akan dipending, makanya kami akan lihat skala prioritasnya,” tegas Beny.

Rencana skema baru tersebut ternyata membuat DPRD Kota Cimahi bingung. Nurhasan, anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Hanura, mengaku tidak mengerti dengan langkah yang diambil Pemerintah Kota.

Menurutnya, tahun lalu pemerintah kota ngotot ingin pinjaman, kemudian sekarang pemerintah kota sendiri yang mengusulkan pembatalan pinjaman.

“Melihat persoalan ini kami yakin pemkot tidak mempunyai perencanaan yang matang. Kami berharap Pemkot jangan mencla-mencle, sebab akan membingungkan masyarakat,” katanya.

Jika pemerintah jadi mengembalikan uang pinjaman dari BJB, rencananya pembangunan Pasar Atas akan menggunakan APBD 2017 atau pinjaman daerah.

“Kalau seperti itu, kenapa tahun lalu harus ngotot melakukan pinjaman, ini menunjukan kinerja Pemkot asal asalan,” tandas dia. (Rizki)

Artikel ini telah dibaca 98 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

HIPMI Kota Cimahi Dorong Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Mahasiswa

18 April 2023 - 13:30 WIB

Pejabat BPN Kena OTT Kejari Cimahi, Diduga Pungli Penerbitan PTSL

5 Juli 2022 - 17:51 WIB

Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Prestasi SMKN 3 Cimahi di Bidang Tata Boga

6 Oktober 2021 - 22:39 WIB

Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Prestasi SMKN 3 Cimahi di Bidang Tata Boga

DPRD Jabar Apresiasi Kinerja BJB Kota Cimahi di Tahun 2021

5 Oktober 2021 - 10:21 WIB

DPRD Jabar Apresiasi Kinerja BJB Kota Cimahi di Tahun 2021

Komisi I DPRD Jabar Dorong BPSDM Bentuk ASN Berkualitas

14 September 2021 - 09:40 WIB

Komisi I DPRD Jabar Dorong BPSDM Bentuk ASN Berkualitas

Meski Tak Bahaya, DPRD Jabar Soroti Limbah B3 PT WGI di Cimahi

10 September 2021 - 13:59 WIB

Meski Tak Bahaya, DPRD Jabar Soroti Limbah B3 PT WGI di Cimahi
Trending di Kota Cimahi