NasionalNewsTasikmalaya

Pemulihan Infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya Semakin Berat Tahun Ini

264
×

Pemulihan Infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya Semakin Berat Tahun Ini

Sebarkan artikel ini

KAB.TASIK (CM) – Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada persoalan infrastruktur yang cukup berat, terutama soal jalan yang berkualitas buruk. Sayangnya, pada APBD tahun anggaran 2023, porsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur semakin kecil.

Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Haris Somantri, menyarankan agar pemerintah membuat prioritas penggunaan anggaran dengan memfokuskan perbaikan pada jalan-jalan yang rusak akibat bencana.

“Beberapa kali terjadi bencana alam yang menyebabkan jalan utama menjadi disfungsi, seperti jembatan penghubung antardesa atau antarkecamatan,” tutur Haris.

Tentu Hal tersebut berdampak pada akses perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat.

“Oleh karena itu, perbaikan jalan yang rusak akibat bencana harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, Haris telah menyampaikan saran tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

“Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga telah mempertanyakan kesiapan anggaran perbaikan jalan dalam beberapa kesempatan rapat koordinasi,” jelasnya.

Untuk tahun anggaran 2023, pihaknya mendorong pemerintah untuk fokus pada perbaikan jalan yang lebih tinggi tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat.

Haris juga menyoroti jalan yang belum selesai diperbaiki, seperti jalan di wilayah Cibalong yang menuju Parungponten dan Pamijahan.

“Jalan tersebut belum rampung perbaikannya dan kini ada lagi yang terputus di Parungponten akibat longsor dan jalan terputus tentu menyulitkan masyarakat karena harus memilih jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh,” tambahya.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya semakin berat pada tahun 2023 karena tidak menutup kemungkinan ada penambahan jalan yang rusak, terutama saat curah hujan masih sering tinggi.

Porsi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga hanya 10 persen yang dialokasikan untuk infrastruktur, sedangkan 40 persen untuk pendidikan dan 40 persen lagi untuk kesehatan.

“Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya menjadi semakin berat tahun ini,” pungkas Haris.

Baca juga: DPRD Dorong Pemkab Relokasi Pasar dan Terminal Singaparna Targetkan 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *