KAB TASIKMALAYA (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Setda, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/11/2020).
Dalam sambutannya, Pjs Bupati Tasikmalaya, Hening Widiatmoko, mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah rawan bencana dengan tingkat frekuensi yang cukup tinggi. Sehingga diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan secara koordinasi.
Potensi penyebab bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dikelompokan ke dalam tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.
“Bila melihat kasus kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya kurun waktu 2020 ini, setidaknya telah terjadi sebanyak 336 bencana dengan tingkat bencana paling tinggi adalah longsor, yakni sebanyak 223 kejadian,” kata Hening.
Menurutnya, besarnya kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, menyebabkan kerugian materil yang mesti ditanggung pemerintah, yakni sebesar kurang lebih 6,2 miliar.
Bila menilik Indeks Risiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2018, sambungnya, Kabupaten Tasikmalaya menempati ranking ke-33 nasional dari 494 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Dengan indeks risiko 203,1 dan kelas risiko yang cukup tinggi.
Dikonfirmasi usai apel, Hening mengatakan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berupaya untuk melakukan kesiapsiagaan bencana, salah satunya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait.
“Kita yakin dengan koordinasi yang baik akan memudahkan penanganan bencana. Tapi yang paling penting sesungguhnya kesiapsiagaan sebelum bencana, artinya perlu ada pencegahan. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah ingatkan bahwa daerah tersebut rawan bencana. Lantas saat bencana itu terjadi, masyarakat sudah siap-siap untuk evakuasi diri dan bisa meminimalisir korban serta mempercepat penanganan bencana,” bebernya.
Selain antisipasi, menurutnya langkah pasca bencana juga dinilai sangat penting untuk dipersiapkan. Pasalnya, keadaan inilah yang membutuhkan banyak waktu dan anggaran yang cukup besar.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin, menyebutkan, anggaran penanggulangan kebencanaan yang dimiliki oleh Pemkab Tasikmalaya sampai saat ini masih mengandalkan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT).
“Bencana ini kan tidak bisa diprediksi, itulah yang menyebabkan dari sisi anggaran kita agak kurang. Tetapi para pemangku kebijakan hapal betul bahwa kita ini daerah rawan kedua di Indonesia dalam hal kebencanaan. Pak Bupati dalam hal ini menyiapkan anggaran dari BTT dan alhamdulillah masih bisa terakomodir,” tuturnya.
Sampai hari ini, lanjut Nuraedidin, pemerintah harus menyedot anggaran BTT sebesar 6,1 miliar. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk menanggulangi jumlah kerugiaan bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2020 ini. (WRD)
