JAKARTA (CM) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, pada Kamis 28 November 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk memaparkan progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di bawah pengawasan Kementerian ATR/BPN.
Harison Mocodompis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, menyampaikan bahwa Menteri Nusron akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan beberapa Direktur Jenderal (Dirjen) terkait dalam pertemuan tersebut.
“Siang ini Menteri Nusron akan bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ujarnya saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Penguatan SDM dalam Kunjungan ke Kantor Kementerian di Cikeas
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah membahas sejumlah Proyek Strategis Nasional, seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan food estate di Merauke.
Harison menjelaskan bahwa proses pengusulan sebuah proyek agar dapat masuk dalam kategori PSN membutuhkan rekomendasi dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN.
“Diketahui bahwa untuk bisa masuk dalam PSN itu diperlukan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. Hal ini tentu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan penggunaan tanah atau lahannya,” jelas Harison.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah usulan PSN. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana tata ruang dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan kajian terhadap usulan-usulan PSN. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut untuk memenuhi undangan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan,” tambah Harison.
DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik, memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi PSN di berbagai daerah. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan DPD RI diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis.
Menurut beberapa sumber internal, perhatian utama dalam evaluasi ini adalah dampak sosial dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut, serta kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.
Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2): Proyek pengembangan kawasan terpadu yang mencakup hunian, kawasan bisnis, dan ruang publik di wilayah pesisir Jakarta.
PIK 2 menjadi salah satu proyek unggulan dalam PSN, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur modern dan kawasan hijau.
Food Estate Merauke: Program pengembangan lahan pertanian skala besar di Papua yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Proyek ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pangan domestik dan ekspor.
Nusron Wahid, yang baru dilantik beberapa bulan lalu, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai proyek yang tertunda. Kementerian ATR/BPN berupaya memperkuat sinergi dengan lembaga lain, termasuk DPD RI, dalam rangka mempercepat realisasi proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional.
“Ini adalah momentum penting untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nusron dalam kesempatan sebelumnya.
Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang mempercepat realisasi PSN di berbagai daerah. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan izin penggunaan lahan dan koordinasi antar-lembaga.
