BOGOR (CM) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Selasa 19 November 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Nusron memberikan pengarahan langsung kepada tiga unit kerja utama: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Pusat Data Informasi Pertanahan (Pusdatin) Tata Ruang dan LP2B, serta Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (Pusbang SKATP).
Fokus pengarahan ini adalah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sebagai visi transformasi kementerian. Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan bahwa output utama Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa semua unit kerja, mulai dari Pusdatin, PPSDM, hingga Pusbang SKATP, merupakan elemen penting dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.
“Sebulan saya mendalami isu di Kementerian ATR/BPN. Bisa disimpulkan bahwa Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan output-nya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks transformasi ke depan, Pusdatin, PPSDM, maupun Pusbang adalah software yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nusron.
Baca juga: Prabowo Dorong Sinergi Ekonomi Indonesia-Brasil, Fokus pada Energi dan Kemaritiman
Nusron juga memberikan perhatian khusus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kementerian. Ia menekankan bahwa pegawai pemerintah harus memiliki kecakapan dan keahlian yang tidak kalah dengan pihak swasta, termasuk pemain tanah, properti, dan sektor agraria lainnya.
“Kita tidak boleh kalah pintar dengan orang di luar sana. Kita ini pemerintah, bagian dari pemerintahan. Pemerintah tidak boleh kalah pintar dengan swasta, pemain tanah, pemain properti, pemain kebun. Kita tidak boleh kalah ilmunya, kita harus lebih pintar dari mereka. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah pusat pengembangan sumber daya manusia (PPSDM) yang kuat,” tegas Nusron.
Sebagai salah satu langkah konkret, Nusron menginstruksikan Pusdatin untuk terus mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan dan tata ruang.
Selain itu, ia meminta Pusbang SKATP untuk mempercepat penyusunan kebijakan standar yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
“Transformasi digital adalah keharusan di era ini. Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, transparan, dan akuntabel. Semua unit kerja harus saling bersinergi untuk mewujudkan hal ini,” tambahnya.
Kunjungan Nusron Wahid ini mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penguatan SDM, transformasi digital, dan penerapan kebijakan yang terstandarisasi, diharapkan kementerian mampu menjawab tantangan di sektor agraria dan tata ruang dengan lebih efektif.
