News

Komisi IV DPRD Soroti Aksi Penambangan Liar yang Masih Marak di Jabar

110
×

Komisi IV DPRD Soroti Aksi Penambangan Liar yang Masih Marak di Jabar

Sebarkan artikel ini
Komisi IV DPRD Soroti Aksi Penambangan Liar yang Masih Marak di Jabar
Dok Humas DPRD jawa Barat, Komisi IV

KOTA BOGOR (CM) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dalam rangka Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Kamis (07/10/2021).

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengapresiasi capain kinerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor meskipun dari segi anggaran banyak yang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Kami mengapresiasi kinerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor ini, mungkin saja dengan anggaran yang kecil itu semua bisa tercapai,” ucapnya.

Selain mengapresiasi, Ichsan juga memberikan masukannya terkait penambangan ilegal di kabupaten dan kota di Jabar yang masih marak dan belum terkontrol dengan maksimal.

“Akan tetapi untuk proyek – proyek besar seperti penangan penambang ilegal masih tetap marak dan belum bisa terkontrol,” tambahnya.

BACA JUGA : Komisi IV DPRD Jabar Soroti Permasalahan Kantor Cabang Dinas ESDM

Lebih lanjut, Ichsan mengatakan bahwa kewenangan itu sekarang sudah beralih ke Kemnterian PUPR, tetapi juga ia mendorong bahwa ESDM perlu memiliki peran disitu karena Bogor masih merupakan wilayah Jawa Barat.

“Kami mendorong kepada ESDM tetap pro aktif dalam memonitoring dan mempunyai peran disitu, walaupun nanti eksekusinya kita menunggu dari pihak pusat,” katanya.

Pelayanan publik tetap harus diterima dan dijalankan oleh Dinas ESDM Wilayah II Bogor. Ia mengatakan, jangan sampai nantinya ada masyarakat yang merasakan terganggu dengan aktivitas tambang ilegal justru dibiarkan tanpa penanganan.

“Bagaimanapun itu masyarakat mengadu ke kantor ini baik itu dalam segi perizinan, kewenangan. Dan satu hal lagi bahwa ESDM tidak sendiri dalam menangani masalah itu bekerjasama dengan aparat, apalagi jika kondisinya perlu pendampingan hukum maka harus ditegakkan,” tutupnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *