Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Resahkan Masyarakat, Satlantas Polres Tasikmalaya Bakal Tindak Pengguna Knalpot Bising

Bogor · 8 Okt 2021 08:14 WIB ·

Komisi IV DPRD Soroti Aksi Penambangan Liar yang Masih Marak di Jabar


					Dok Humas DPRD jawa Barat, Komisi IV Perbesar

Dok Humas DPRD jawa Barat, Komisi IV

KOTA BOGOR (CM) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dalam rangka Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Kamis (07/10/2021).

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengapresiasi capain kinerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor meskipun dari segi anggaran banyak yang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Kami mengapresiasi kinerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor ini, mungkin saja dengan anggaran yang kecil itu semua bisa tercapai,” ucapnya.

Selain mengapresiasi, Ichsan juga memberikan masukannya terkait penambangan ilegal di kabupaten dan kota di Jabar yang masih marak dan belum terkontrol dengan maksimal.

“Akan tetapi untuk proyek – proyek besar seperti penangan penambang ilegal masih tetap marak dan belum bisa terkontrol,” tambahnya.

BACA JUGA : Komisi IV DPRD Jabar Soroti Permasalahan Kantor Cabang Dinas ESDM

Lebih lanjut, Ichsan mengatakan bahwa kewenangan itu sekarang sudah beralih ke Kemnterian PUPR, tetapi juga ia mendorong bahwa ESDM perlu memiliki peran disitu karena Bogor masih merupakan wilayah Jawa Barat.

“Kami mendorong kepada ESDM tetap pro aktif dalam memonitoring dan mempunyai peran disitu, walaupun nanti eksekusinya kita menunggu dari pihak pusat,” katanya.

Pelayanan publik tetap harus diterima dan dijalankan oleh Dinas ESDM Wilayah II Bogor. Ia mengatakan, jangan sampai nantinya ada masyarakat yang merasakan terganggu dengan aktivitas tambang ilegal justru dibiarkan tanpa penanganan.

“Bagaimanapun itu masyarakat mengadu ke kantor ini baik itu dalam segi perizinan, kewenangan. Dan satu hal lagi bahwa ESDM tidak sendiri dalam menangani masalah itu bekerjasama dengan aparat, apalagi jika kondisinya perlu pendampingan hukum maka harus ditegakkan,” tutupnya. (red)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Reses di Kecamatan Tajurhalang, Achmad Ru’yat Telepon Kepala BPKAD Jabar

8 Desember 2021 - 08:55 WIB

Reses di Kecamatan Tajurhalang, Achmad Ru’yat Telepon Kepala BPKAD Jabar

Ahmad Ru’yat Kunjungi Warga Terdampak Bencana Longsor di Kecamatan Sukajaya

3 Desember 2021 - 11:24 WIB

Ahmad Ru’yat Kunjungi Warga Terdampak Bencana Longsor di Kecamatan Sukajaya

Ketum SMSI Tegaskan Komitmen Presiden Dalam Berantas Korupsi

15 Oktober 2021 - 15:08 WIB

Ketum SMSI Tegaskan Komitmen Presiden Dalam Berantas Korupsi

Anggota DPRD Jabar Dorong Kebangkitan UMKM di Tengah Pandemi

5 Oktober 2021 - 10:33 WIB

Anggota DPRD Jabar Anggap DOB Bogor Barat Sebuah Keniscayaan

2 Oktober 2021 - 18:55 WIB

Anggota DPRD Jabar Anggap DOB Bogor Barat Sebuah Keniscayaan

Anggota DPRD Jabar Bagikan 2 Ribu Paket Sembako Dana Reses

6 Agustus 2021 - 10:39 WIB

Anggota DPRD Jabar Bagikan 2 Ribu Paket Sembako Dana Reses
Trending di Bogor