TASIKMALAYA ( CAMEON ) _Dalam kunjungan inspeksi mendadaknya ke wilayah Priangan timur, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Yuddy Crhisnandy Begitu turun dari kendaraan dinasnya langsung disambut oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum beserta pejabat Pemkab Tasikmalaya lainnya, Kamis ( 16/06), belum juga Bupati menyambut sang Menteri dengan sambutan “ selamat datang “ tapi justru malah Mentri di jajaran Pemerintahan Jokowi ini mendahuluinya dengan mengeluarkan kelakar “ Wah ini nih calon Jabar 1 ya Pak Bupati “ ujarnya menebar senyum , tak hanya disitu sang Mentripun menambahkan lagi dengan kalimat lain sambil melangkah masuk ke gedung Bupati “ Luar biasa Bapak yang mendeklarasikan untuk menjadi Gubernur setelah pelantikan di Bandung itu ya “ tanyanya masih sambil tetap tersenyum, Bupati Uu Ruzhanul Ulum pun hanya bisa tersinyum simpul entah tersanjung atau memang tertampar di depan publik dan Pejabat.
Namun tak lama Bupati mempersilahkan Menteri dan Rombongan melihat ruangan demi ruangan di Lingkungan Kantor Setda Kab Tasikmalaya ini, Mentri Yaddy juga sempat meminta Bupati agar memperhatikan unit unit kerja yang mengedepankan pelayanan seperti halnya UPCPK ( Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan ) yang dimiliki Pemkab Tasikmalaya misalnya , Menteri mengharapkan agar Masyarakat jangan diribetkan dengan jalur birokrasi yang memusingkan sehingga masyarakat yang akan mengurus proses administrasinya bisa dipermudah.
“ Saya minta permudah pelayanan, jangan hanya pasif dan malah membuat masyarakat menjadi bingung dalam pengurusan administrasi terlebih untuk membantu pengentasan kemiskinan “ Jelas Menteri.
Satu hal yang juga cukup menggelikan adalah pernyataan sikap Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum beberapa jam sebelum Rombongan Menteri datang, dengan lantang dia menolak dan mengaku keberatan dengan kebijakan Rasionalisasi ASN, menurutnya jika diterpkan rasionalisasi di ASN Pemkab Tasikmalaya, maka dikhawatirkan berdampak pada pelayanan prima dari aparat pemerintah terhadap masyarakat semakin minim, “ Kalau Pemerintah pusat dengan cita cita Nawacitanya dimana salah satu programnya adalah meminta pengurangan aparatur pemerintahan dengan system Rasionalisasi ditubuh ASN ya kami di daerah jelas keberatan wong kami masih membutuhkan tenaga ASN dibidang medis , pendidikan dan pertanian kok “ tegasnya.
Namun Ketegasan Bupati ini “ meleleh “ setelah Mentri PAN-RB ini meminta semua Kepala Daerah agar bisa menerapkan system Rasionalisasi ASN ini secara bertahap, untuk mengikis anggaran belanja pegawai yang semakin tinggi tiap tahunnya, menyikapi hal tersebut Bupati sempat menyela dan menjawab pertanyaan wartawan tentang sikapnya terhadap kebijakan Pemerintah Pusat ini, “ Saya kan Pemerintah Daerah ya harus ikut keputusan Pemerintah Pusat dong “ jawabnya singkat. ( Dzm )
