NewsPolitik

Guru Honorer Kota Tasik Tuntut Haknya di DPRD, Audiensi Bahas Kebutuhan ASN dan Rekrutmen P3K

47
×

Guru Honorer Kota Tasik Tuntut Haknya di DPRD, Audiensi Bahas Kebutuhan ASN dan Rekrutmen P3K

Sebarkan artikel ini

KOTA TASIK (CM) –¬†Sejumlah guru honorer dan tenaga pendidikan di Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Jumat 12 Januari 2024.

Mereka diterima di Ruang Rapat Paripurna oleh Komisi I dan IV DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan audiensi terkait usulan jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Selain itu, mereka juga membahas rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Muslim S.Sos., M.Si., menyambut baik kehadiran para guru dan tenaga pendidik tersebut.

“Jika anggaran untuk P3K mencukupi, upaya akan dilakukan untuk merekrut sebanyak mungkin tenaga. Menurutnya, anggaran untuk merekrut sekitar 600 orang P3K akan mencapai sekitar 20 miliar per tahun,” ucapnya.

Muslim juga menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara berbagai pihak terkait, seperti tim anggaran, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Badan Kepegawaian, Sumber Daya Manusia (BKSDM), dengan para guru dan tenaga pendidikan.

“Kita menyarankan agar prioritas diberikan kepada mereka yang telah lama bekerja atau yang sudah mulai menuju masa pensiun,” ujar Muslim.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tasikmalaya, Dodo Agus Nurjaman, S.Pd, mengungkapkan rasa terharunya atas hasil audiensi hari itu.

“Setelah beberapa pertemuan, ada titik terang dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang seharusnya,” ucapnya.

Dia berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan para guru honorer.

Semua pihak yang terlibat, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya dan berbagai instansi terkait, diharapkan dapat terus mendukung upaya untuk memenuhi kebutuhan ASN dan menangani rekrutmen P3K sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kota Tasikmalaya.

Langkah selanjutnya adalah mengajukan usulan ke pusat dan menunggu persetujuan serta alokasi anggaran yang sesuai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *