KAB TASIKMALAYA (CM) – Puluhan ormas yang tergabung dalam WALPIS KMRT, Jawara, Jami dan SPRI menggelar audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait pembentukan pansus anggaran. Sampai hari ini data anggaran covid-19 masih dipertanyakan. Kedatangan ormas langsung diterima Wakil Ketua DPRD, H. Ami Fahmi, ST, dan dinas terkait penangganan Covid-19, Kamis (25/06/2020).
H. Ami menyampaikan bahwa kedatangan sejumlah ormas tersebut menginginkan adanya transparansi dan pembentukan Pansus DPRD. Ia menegaskan hal itu akan diperdalam oleh panitia khusus.
“Kita akan membentuk panitia khusus. Kemudian, terkait transparansi kita juga menyerahkan data yang merupakan Perbup perubahan penjabaran APBD yang ke tiga dan empat, karena itu merupakan dokumen yang bisa dikonfirm untuk mereka dan ikut dalam pengawasan covid-19,” katanya.
“Kita hanya bisa berharap karena di daerah yang lain contoh Kota Tegal mengalokasikan Rp90 miliar anggaran untuk penangan covid-19, tapi dengan anggaran Rp10,5 miliar mereka sudah bisa menuntaskan dan menahan hari ini juga sudah menjadi hijau,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan mempertanyakan hal tersebut supaya jangan sampai terkesan menghamburkan anggaran. “Kami juga belum paham sejauh mana, karena DPRD sampai saat ini baru dikasih pemberitahuan terkait dengan penggunaan anggaran itu melalui perubahan Perbup yang ke empat,” tandasnya. (Amas)
