BANDUNG (CM) – Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, Dedi Mulyadi, terus menunjukkan langkah-langkah progresif meskipun belum resmi dilantik. Salah satu inisiatif terbarunya adalah rencana untuk menyewa jasa auditor internasional guna melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya, meskipun biayanya dinilai cukup tinggi.
Rencana ini terungkap saat Dedi Mulyadi mengadakan pertemuan dengan Komisi III DPRD Jawa Barat untuk membahas kinerja BUMD. Dalam pertemuan tersebut, Dedi menekankan pentingnya pendekatan profesional dalam menangani masalah yang ada di BUMD.
“Saya ingin segala sesuatunya berjalan secara profesional. Saya tidak ingin dilihat dari sudut pandang pribadi, karena nanti akan muncul tuduhan bahwa saya sedang membersihkan BUMD dan menggantinya dengan tim sukses saya,” ujar Dedi.
Dedi mengusulkan agar semua BUMD yang bermasalah diaudit oleh tim auditor internasional yang memiliki pengalaman dalam mengaudit lembaga bisnis. “Kita akan sepakati dengan Komisi III DPRD Jabar bahwa semua BUMD yang bermasalah akan diaudit oleh auditor internasional. Semua hasil audit akan kita tindaklanjuti,” tambahnya.
Untuk itu, Dedi meminta agar anggaran untuk biaya audit segera disiapkan. “Penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita sendiri,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jabar, Nainggolan, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan adanya masalah dalam pengelolaan BUMD. “Saya sudah lima tahun di Komisi III dan melihat bahwa BUMD ini tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. Komisaris dan direkturnya terlihat tidak serius dalam mengelola BUMD,” ujarnya.
Nainggolan mengatakan bahwa DPRD Jabar berencana untuk meluncurkan peta tata kelola BUMD agar ke depannya ada aturan yang lebih jelas dalam pengelolaan BUMD. “Jika ada BUMD yang tidak memberikan dividen, harus ada evaluasi,” tegasnya.
“Dari 41 BUMD yang ada, jika dikelola dengan baik, seharusnya bisa memberikan keuntungan bagi Jawa Barat,” lanjutnya. “Jika pembangunan hanya mengandalkan pajak, akan sangat berat. Oleh karena itu, perlu ada tata kelola yang maksimal agar BUMD bisa memberikan keuntungan bagi daerah,” tambah Dedi.
Dedi juga menyoroti kesan yang berkembang di masyarakat bahwa pihak eksekutif hanya pandai membelanjakan anggaran tetapi tidak mampu meningkatkan pendapatan.
