CIMAHI, (CAMEON)-Pemerintah Kota Cimahi hanya mengeluarkan 43 persen anggaran untuk belanja pegawai. Tercatat, pada 2017 Pemkot Cimahi hanya menganggaran Rp 530 miliar untuk belanja pegawai.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Cimahi Hardjono, belanja pegawai lebih dari 51 persen dari belanja publik, dipastikan pemkot Cimahi tidak akan menerima Pegawai Negeri Sipil (ASN). Untuk itu, pemkot Cimahi berkomitmen untuk menjaga tetap stabil.
“Kalau lebih, kita tidak bisa menerima PNS. Sementara pemkot Cimahi saat ini kekurangan pegawai. Jadi, kita akan menjaga kestabilannya,” kata Hardjono saat ditemui di ruangannya, Rabu (8/3/2017).
Selain itu, terikait dengan kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak akan menambah anggaran. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya. Terutama saat kenaikan TPP pada guru SMA/SMK di Jawa Barat.
Mengenai keterkaitan kenaikan TPP dengan bertambahnya belanja pegawai, dia menegaskan tidak ada pengaruhnya. Sebab, dari delapan ratus guru di tataran SMA/SMK saat ini dialih kelolakan kepada pihak Pemerintah Jawa Barat.
Artinya, TPP yang semula digunakan untuk para guru tersebut bisa digunakan kenaikan TPP. “Artinya kenaikan TPP akan stabil. Saat ini kami tinggal menunggu Surat Edaran resmi terkait nominal TPP setiap dinas,” pungkasnya.
Rencananya, surat edaran tersebut akan dibagikan pada bulan April, mendatang. Saat ini, pembahasan TPP sedang dikaji oleh pihak perguruan tinggi. Dengan menimbang beberapa faktor terkait kenaikan. (Putri)
