CIMAHI, (CAMEON) – Adanya program subsidi gas yang digulirkan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi nomor satu menuai reaksi. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 70 ribu dari 100 ribu kartu sudah dibagian kepada masyarakat dan sudah diaktifasi. Rencananya, subsidi tersebut akan menggunakan anggaran pemerintah Kota Cimahi.
Menurut pengamat pemerintahan Asep Warlan kalau hanya program yang ditawarkan itu sah saja. Asalkan, tegas dia, kartu hanya bisa digunakan setelah pasangan calon dinyatakan menang. Jika kartu subsidi tersebut ditukarkan dengan gas sebelum pelantikan dan anggaran menggunakan Anggaran Pendapataan Belanja Daerah (APBD) itu dianggap sebagai kampanye gong babi.
“Kampanye semacam ini disebut kampanye gong babi dan biasanya digunakan oleh para petahana. Seperti Eropa dan Amerika kampanye ini sudah dilarang,” ucap Asep melalui sambungan telepon, Rabu (8/2/2017).
Diakui olehnya, program riil yang ditawarkan kepada masyarakat sangat menarik minat pemilih. Sehingga, dipastikan pasangan calon yang menggunakan sistem kampanye seperti ini akan menang. Akan tetapi, sistem ini lebih kejam dari money politik.
“Untuk saat ini, para calon bisa bebas memiliki program untuk masa depan Cimahi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Chanifah Listyarini mengatakan program-program yang ditawarkan harus bisa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi.
“Nantinya ini akan sesuai dengan pembangunan Kota Cimahi,” ucapnya.
Dia mengungkap saat ini pihaknya menyiapkan pembangunan Kota Cimahi yang sesuai dengan program dari para calon. Baik untuk pasangan calon nomor satu, dua dan tiga. Hal ini dilakukan agar Bappeda tidak kebingungan dengan visi dan misi dari salah satu pasangan calon.
“Saya sudah siapkan perencanaan bagaimana jika pasangan nomor satu yang menang. Begitu juga dengan nomor dua dan tiga,” pungkasnya. (Putri)
