JAKARTA, (CAMEON)-Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Puput TD Putra menilai, banjir bandang di kawasan pemukiman mewah, Kemang Jakarta Selatan, disebabkan karena amburadulnya sistem tata ruang di Jakarta. Padatnya pembangunan gedung yang memakan lahan, membuat air tidak bisa meresap dengan baik.
“Banjir Kemang kurasa dampak dari tata ruang yang tidak tersistem dengan baik. Padatnya pembangunan di Kemang yang memakan lahan, menjadi salah satu terhambatnya air meresap ke dalam tanah. Banyak juga garis sipadan sungai yang di alih fungsikan menjadi bagian dari pemukiman,” ujar Puput saat dihubungi, Minggu (28/7) di Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas menjalankan regulasi hukum bagi penghuni pemukiman mewah tersebut. Berbeda dengan wilayah lainnya yang dihuni rakyat kecil, Pemprov DKI gencar melakukan penggusuran.
“Penyelesain dari pemerintah yang sebatas teknis pelaksanaan, seperti normalisasi dan lain-lain. Harusnya ada gerakan kolektif dalam penanganan masalah lingkungan di Jakarta yang melibatkan unsur warga, komunitas, korporasi dan pemerintah itu sendiri. Gerakan kolektif dalam pemulihan lingkungan dan edukasi publik akan lingkungan yang baik dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Tata Air, Teguh Hendrawan mengatakan, banjir yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan disebabkan karena jebolnya tembok rumah salah satu penduduk yang tinggal dipinggir sungai Krukut. Saat ini, pihaknya telah menerjunkan sejumlah petugas untuk membuat tanggul sementara agar genangan tidak meluas.
“Ada lima rumah warga yang temboknya dibangun persis di badan kali. Rumah itu berada di Jalan Kemang Selatan 8, 10, 12, Kemchick dan Hotel Pop Kemang. Ini yang jebol bukan tanggul tapi tembok rumah warga yang dibangun diatas dibibir kali. Kita akan pasang bronjong,” katanya.
Saat ini, kata Teguh, genangan air di wilayah Kemang mulai surut. Hanya basement Apartemen Kemang yang masih terendam air dan sedang dilakukan pemompaan dengan bantuan unit mobil pompa. Menurut aturan, katanya, sepanjang 20 meter dari garis sepadan kali tidak boleh berdiri bangunan. Namun, di kawasan itu banyak rumah didirikan tepat di bibir sungai. Bahkan mereka mempunyai sertifikat tanah.
“Tapi mereka ada serifikat jadi tidak mungkin dibongkar, jadi sementara kita pasang brojong. turap kali kita rapikan dan alat berat kita sudah masuk rencananya mau normalisasi kali karena sedimen lumpur cukup tinggi,” ucapnya.
Sedikitnya, ada 39 RW di 15 kelurahan 8 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir. Sebanyak 10.538 KK atau 31.622 jiwa terdampak langsung oleh banjir. Tidak ada pengungsian akibat banjir. Banjir di Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Kebayoran Baru, Cilandak, Cipete Selatan, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, dan Pesanggrahan. Sedangkan di Jakarta Timur banjir di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Kramat Jati. cakrawalamedia.co.id (tama)
