KOTA BANDUNG (CM) – Kebutuhan Laboratorium Kesehatan (Labkes) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, khususnya terkait uji sampel virus corona, menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mengingat penduduk Jawa Barat paling banyak dengan wilayahnya yang luas, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menyarankan Pemprov untuk lebih memaksimalkan peran Labkes supaya lebih profesional dan mandiri.
“Jawa Barat memerlukan uji sampel covid-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas. Labkes yang ada saat ini belum maksimal dalam melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium, karena masih tergantung dari dana APBD,” katanya, Minggu (07/03/2021).
Seperti diketahui, Labkesda Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya. Labkesda Jawa Barat sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.
“Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya. Labkes juga bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dll) dan udara,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Hadi juga menyebut laboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun, dan lainnya.
“Labkesda juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada,” tambahnya.
Oleh karena itu, dengan potensi dan kemampuan tersebut, Hadi menyarankan untuk menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan layanan umum daerah) sehingga Labkesda memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi.
“Kami mendorong agar Pak Gubernur, Pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkesda menjadi BLUD artinya jadi setengah BUMD,” katanya.
Jika sudah berstatus BLUD, menurut Hadi, Labkesda tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi lain bisa mengurangi beban keuangan negara,” pungkasnya. (red)
