BANDUNG (CM) – DPRD Jawa Barat meminta pemprov segera melakukan penguatan di sektor pertanian. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Asep Suherman, mengingatkan pemerintah provinsi Jawa Barat akan ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mengancam ketersediaan pangan akibat masalah produksi dan distribusi.
Kondisi ini, kata Asep, harus dijadikan kesempatan oleh Pemprov Jabar dalam memperbaiki dan menata ulang sektor pertanian. Apalagi, saat ini, sekitar 700.000 hektare lahan di Jabar masuk kategori sangat kritis dan 250.000 hektare lainnya kritis.
Asep menegaskan, Pemprov Jabar harus lebih cepat mengantisipasi hal ini dengan merancang ulang pembangunan sektor pertanian, mulai dari paradigma, tata kelola, hingga kebijakannya. Sebab, tantangan sektor pertanian saat ini sangat kompleks.
“Karenanya, pemanfaatan lahan-lahan mati, lahan-lahan kritis atau tanah-tanah yang tidak produktif bisa diberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengantisipasi krisis pangan. Sebab, tantangan terberat sektor pertanian yakni pertanian di Jabar belum mampu menjadikan petani sejahtera,” katanya.
Terdapat sekitar 700.000 hektare lahan di Jabar masuk kategori sangat kritis dan 250.000 hektare lainnya kritis. Asep menegaskan, redistribusi lahan kepada petani (reforma agraria) harus dibarengi program penunjangnya.
Pihaknya yakin, reforma agraria akan mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, reforma agraria didukung petani yang kuat karena memiliki jaminan lahan pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas serta subur, ketahanan pangan dalam negeri pun akan kuat.
“Saya mendesak Pemprov Jabar membawa (isu) reforma agraria ini sebagai bagian penataan sektor pertanian pasca (pandemi) COVID-19, karena COVID-19 ini kelihatannya akan berdampak pada krisis pangan. Siapa yang memiliki ketahanan pangan uang kuat, maka dia lah yang akan menjadi penguasa,” tutupnya. (red)
