KOTA TASIK (CM) – Sejumlah program kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dikabarkan mengalami hambatan akibat persoalan keuangan daerah. Kondisi tersebut disebut berdampak pada aktivitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kesulitan menjalankan kegiatan karena keterbatasan anggaran.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menilai persoalan tersebut merupakan dampak dari krisis fiskal yang, menurutnya, mulai dirasakan sejak awal tahun 2026. Ia menyebut gejala pertama terlihat dari keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Krisis fiskal ini sudah terasa sejak awal tahun. Yang paling terlihat jelas adalah keterlambatan pembayaran THR ASN,” ujar Kepler, Rabu (11/6/2026).
Menurut Kepler, memasuki Juni 2026 kondisi keuangan daerah semakin berat. Ia mengklaim saldo kas daerah berada pada posisi nol sehingga sejumlah kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan karena anggaran belum bisa dicairkan.
“Sejak Juni, Pemkot Tasikmalaya tidak punya uang. Kas daerah kosong. Akibatnya, seluruh kegiatan OPD terhenti karena tidak ada anggaran yang bisa digunakan,” katanya.
Selain persoalan kas daerah, Kepler juga menyebut sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum dapat digunakan turut menghambat proses administrasi, mulai dari perencanaan hingga pencairan anggaran. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak OPD tidak dapat menjalankan program yang telah disusun.
Ia menilai dampak dari situasi itu tidak hanya dirasakan di internal pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Beberapa program pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, hingga kegiatan sosial disebut mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran.
Kepler mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera diatasi, target pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpotensi tidak tercapai.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, visi dan misi kepala daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD akan sulit direalisasikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepler juga menyoroti hubungan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif yang dinilainya belum berjalan optimal. Ia mengaku DPRD tidak banyak dilibatkan dalam pembahasan sejumlah kebijakan strategis di bidang keuangan, termasuk rencana refocusing anggaran.
“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih sangat minim. Kebijakan fiskal, termasuk rencana refocusing anggaran, seharusnya dibahas bersama DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi yang kurang maksimal antar pemangku kepentingan membuat penanganan persoalan fiskal berjalan lambat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah membuka kondisi keuangan secara transparan serta melibatkan DPRD dalam penyusunan langkah penyelesaian.
“Pemerintah harus terbuka mengenai kondisi keuangan daerah. DPRD siap ikut mencari solusi, tetapi harus dilibatkan sejak awal,” katanya.
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut maupun langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kondisi keuangan daerah.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan pernyataan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi. Pernyataan mengenai kondisi kas daerah, operasional OPD, dan krisis fiskal merupakan klaim narasumber. Redaksi tetap menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
