KOTA BANDUNG (CM) – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Selasa (06/04/2021).
Dalam rapat kerja tersebut, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya, menyoroti keberadaan 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dari hasil pembahasan di rapat tersebut kami telah mendapatkan masukan-masukan. Salah satunya terkait kantor representatif dari 13 Kantor Cabang Dinas atau KCD Pendidikan yang dimilik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Abdul Hadi mempertanyakan bahwa dari 13 KCD Pendidikan yang ada, hanya 3 KCD saja yang memiliki kantor definitif. Oleh karena itu, Abdul Hadi menekankan, supaya dalam tahun 2022 akan tuntas semua KCD memiliki kantor yang definitif.
“Kami lihat ada beberapa hal yang perlu kami rekomendasikan antara lain yang pertama adalah agar KCD di seluruh Jawa Barat bisa segera untuk memiliki kantor representatif,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin mengatakan, pihaknya akan terus mendalami seluruh program dan kegiatan mitra kerja komisi V dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Satu diantaranya ialah terkait refocusing anggaran yang banyak dilakukan Pemprov Jawa Barat akibat pandemi COVID-19.
“Apalagi, perubahan anggaran melalui refocusing itu tidak melibatkan anggota DPRD,” katanya.
Ia berharap, para mitra kerja komisi terpacu mengejar target-target yang belum tercapai di LKPJ Tahun 2020 karena alasan refocusing anggaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
“Refocusing ini jangan menjadi alasan tidak mencapai target, misalkan targetnya 10 dan yang terkejar enam ini harus dikritisi lagi apakah betul dari anggaran atau mungkin memang ada faktor yang lainnya,” pungkasnya. (red)
