KOTA TASIKMALAYA (CM) – Di Era serba keterbukaan seperti sekarang ini, pihak Pemerintah seharusnya memberikan keleluasaan kepada para bawahannya untuk memberikan informasi secara transparan, bukan dibatasi. Apalagi mengenai informasi publik.
Seperti yang dilakukan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Dimana Ia selalu membatasi hak bicara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.
Hal itu dikatakan salah satu pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya, saat dipintai keterangan soal peristiwa penutupan Ratu Paksi beberapa hari lalu.
“Dulu saya pernah memberikan statement kepada wartawan untuk dijadikan bahan berita. Setelah berita itu tayang, siangnya Wali Kota bilang kepada saya, ngapain kamu ngasih status panjang-panjang di surat kabar, kamu mau jadi Wali Kota,” terangnya di salah satu Hotel ternama di Kota Tasikmalaya, Rabu (27/12/2017).
Ia menambahkan, itulah alasannya mengapa ia tidak mau memberikan komentar apa-apa. “Saya tidak mau dimarahin lagi oleh Wali Kota,” tambahnya.
Ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan informasi yang kami butuhkan, ia mengatakan harus seizin atasannya. “Itu harus sepengetahuan Wali Kota dan Kepala Dinas. Setelah diizinkan, baru saya akan bicara. Maaf ya, bukannya tidak mau memberikan penjelasan, tetapi mau bagaimana lagi daripada dimarahi lagi oleh Wali Kota lebih baik saya diam,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
