News

Kerugian Korban Dipulihkan, Kejari Kabupaten Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan

24
×

Kerugian Korban Dipulihkan, Kejari Kabupaten Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan

Sebarkan artikel ini
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Aka Kurniawan, S.H., M.H., bersama jajaran saat menjelaskan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (17/11/2026).

KAB. TASIK (CM) – Pengembalian barang dan penyelesaian kerugian menjadi dasar Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menghentikan penuntutan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat tersangka berinisial SF. Penyelesaian perkara tersebut ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja, Selasa (17/11/2026).

Penghentian penuntutan itu merujuk pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm tertanggal 13 November 2026.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Aka Kurniawan, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah jaksa melakukan ekspose perkara dan memperoleh persetujuan pimpinan Kejaksaan sesuai ketentuan hukum.

Menurut Aka, penyelesaian melalui keadilan restoratif dimungkinkan setelah tersangka dan korban mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Proses perdamaian berlangsung tanpa intimidasi, paksaan, maupun tekanan dari pihak mana pun.

Salah satu pertimbangan utama penghentian penuntutan adalah terpenuhinya pemulihan kerugian korban. Tersangka telah mengakui kesalahan, meminta maaf secara langsung, serta mengembalikan satu unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan.

Selain itu, tersangka juga telah melunasi seluruh kewajiban pinjaman kepada pihak saksi. Dengan demikian, kerugian materiil yang muncul akibat perkara tersebut telah diselesaikan.

“Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, maupun tekanan dari pihak mana pun,” ujar Aka.

Aka menjelaskan, penerapan keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya Kejaksaan menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis. Menurut dia, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara, terutama jika syarat pemulihan dan perdamaian telah terpenuhi.

Melalui pendekatan tersebut, Kejaksaan memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan persoalan sekaligus memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menegaskan penghentian penuntutan bukan berarti Kejaksaan mengabaikan tindak pidana. Keputusan itu justru mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan dan perdamaian,” kata Nikodemus.

Dengan selesainya kewajiban tersangka terhadap korban, Kejari Kabupaten Tasikmalaya memilih penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hak daripada melanjutkan perkara ke proses persidangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *