BANDUNG BARAT (CM) – Badan Perencanan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat merinci sedikitnya ada 1200 paket proyek barang dan jasa usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD KBB.
Kepala Bapelitbangda Bandung Barat, Rini Sartika menjelaskan, pokir tersebut tersebar di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat dengan total Rp75 miliar.
“Untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita itu sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar,” kata, saat dihubungi, Kamis (30/3/2023).
Ia menambahkan, Pokir DPRD KBB tersebut merupakan hasil usulan rapat antara eksekutif dan legislatif di badan anggaran (Banggar).
“Jadi usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem. Ini ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD,” katanya.
“Untuk usulan tahun ini masih dalam proses. Jadi apa yang diusulkan tahun ini untuk dieksekusi tahun depan 2024,” imbuhnya.
Jumlah APBD KBB mencapai Rp3,1 triliun dan dari jumlah tersebut sebesar Rp75 miliar merupakan pokir DPRD Kabupaten Bandung Barat
Sementara itu, pengusaha lokal KBB, Adang mengatakan, dirinya mengaku kesulitan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya,” katanya, Rabu (29/3/2023) kemarin.
Ia menyebut, secara regulasi usulan pokir DPRD diperbolehkan dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
“Saya tau kalau Pokir itu diatur undang-undang. Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan. Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jumlah Pokir DPRD di lingkungan Pemda Bandung Barat bervariasi, tergantung jenis OPD dan besaran anggarannya. Adang menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD.
“Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir,” tandasnya.
Terpisah, salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. Di kantor tempat dirinya bekerja tak kurang dari 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD.
“Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya,” kata ASN yang enggan disebutkan namanya.
