BANDUNG BARAT (CM) – Pemerintah pusat diharapkan bisa libatkan pekerja dan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Waduk Cirata. Hal ini adalah langkah perlahan untuk memperbaiki rusaknya ekonomi sekitar, pasca Covid-19. Rabu, (02/03/2022)
PLTS tersebut, menghabiskan lahan perairan seluas 200 hektare di Waduk Cirata dan berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Purwakarta. Diketahui, proyek tersebut bekerjasama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Kades Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy meminta kepada pemerintah pusat untuk melibatkan pekerja dan pengusaha lokal untuk memperbaiki ekonomi pasca diobrak-abrik Pandemi Covid-19.
“Kita minta sama pemerintah pusat tolong lah libatkan pekerja dan pengusaha lokal sebagai untuk perbaikan ekonomi,” Katanya.
Selain itu, Toha menjelaskan jikalau pengusaha dan sejumlah warga telah dilibatkan dalam pembangunan PLTS tersebut dan berharap bisa dipertahankan.
Baca Juga: Cerita Pilu Neng Fitri, Gadis Cilik dari Pelosok Bandung Barat Melawan Keterbatasan
“Kita khawatir proyek ini kedepan lebih mengutamakan pengusaha dan pekerja dari luar. Jadi kita minta prioritaskan dulu warga lokal apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan Sipil yang mampu dikerjakan oleh pengusaha lokal dan pekerja lokal, ” Jelasnya.
Disamping itu, Kades Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Zaenal Arifin senada dengan Toha, menurutnya pelibatan pekerja dan pengusaha lokal itu telah disepakati dalam musyawarah saat tahap sosialisasi izin. Kesepakatan itu mesti dijalankan sebagai bagian dari komitmen antara warga dan pelaksana proyek.
“Saat musyawarah dulu, pelibatan warga lokal merupakan yang utama. Jadi ini mesti dijalankan,” menurutnya.
Zaenal juga menjelaskan jika kondisi ekonomi desa saat ini memang sedang sulit. Tak hanya dihantam Pandemik Covid-19, ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD), membuat desa tak bisa bergerak leluasa karena APBDes mayoritas harus dipakai program BLT.
“Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat anggaran kita kurang karena ada PP 104. Makanya kita berharap proyek pemerintah ini dapat membantu dengan melibatkan warga sekitar,” pungkasnya.(che)
