BANDUNG BARAT (CAMEON)-Sejumlah masyarajat Bandung Barat mengeluhkan fasilitas kesehatan, terutama pada pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit rujukan.
Salah satunya dirasakan oleh warga Kecamatan Parompong, Bandung Barat, Apong (54). Beberapa waktu yang lalu, dia sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang karena penyakit liver. Padahal pihaknya memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Sepanjang perawatan, saya harus membeli banyak obat yang harus dibeli di apotek luar,” kata Apong saat ditemui, Rabu (29/3/2017).
Dari kasus tersebut, tidak sedikit diantara mereka malah memilih untuk menjalani pengobatan dengan jalur umum. Warga lainnya Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Indra Gunawan (34), yang merasakan hal serupa.
“Daftar BPJS umum kan sudah tercatat dalam KIS. Saat saya sakit, saya malah bayar sendiri di Cibabat (RSUD),” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan infomasi yang dihimpun, pada 2017 pemerintah Bandung Barat menganggaran sekitar Rp 17 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD), untuk menyubsidi KIS.
Peserta KIS-PBI yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Bandung Barat mencapai 69.339 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 miliar/bulan atau mencapai Rp17 miliar/tahun. Sedangkan KIS-PBI yang dibiaya dari pemerintah pusat yang berada di KBB mencapai 543.000 peserta.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Komunikasi dan Hukum BPJS Kesehatan Cimahi Ilman Mutaqin membantah hal tersebut. ,
“Peserta BPJS ini sudah tercover semua antara pelayanan kesehatan dengan obat-obatan di rumah sakit. Jadi tidak dibenarkan harus membeli di luar,” ungkap Ilman.
Pihaknya sudah meninjau hal tersebut. “Kami rutin melakukan komunikasi dengan rumah sakit di antaranya soal ketersediaan obat-obatan,” ujarnya. (Putri)
