KOTA TASIKMALAYA, (CAMEON) – Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya mendapatkan pengaduan dari Pengurus Pedagang Wilayah Kawasan Dadaha (PPWKD) tentang tempat berjualan mereka yang “Bermasalah.”
Masalah yang diadukan para pedagang ini adalah ukuran lapak yang tidak sesuai. Dampaknya, banyak pedagang lainnya yang tidak kebagian tempat berjualan.
Namun, komisi II telah memegang pernyataan dari Dinas Koperindag Kota Tasikmalaya, bahwa ukuran lapak sudah sesuai. Bahwasannya, ukuran lapak 1,50 X 2 meter persegi.
Saat rapat gabungan dengan pihak Dinas Koperindag dan para pedagang, Selasa (24/1/2017), pihaknya sempat mempertanyakan ukuran lapak yang sebenarnya.
“Kalau begitu kami akan buktikan langsung. Benar apa tidaknya,” katanya, Selasa (24/1).
Ia mengatakan, ukuran awal lapak adalah 1,50 X 2 meter persegi. Namun sekarang, ada informasi menjadi 1,70 x 1,50 meter persegi.
Lapak-lapak ini, kata dia, sudah disepakati untuk 780 pedagang kaki lima yang di relokasi di belakang gedung GGM. Namun faktanya kini, ada 150 pedagang yang tidak mendapatkan bagiannya.
“Sebelumnya Dinas Koperindag sendiri mengatakan, sudah memenuhi kebutuhan jumlah dari 780 pedagang. Tapi sekarang ada masalah. Ukuran ini kan tidak jelas mana yang benar,” ujarnya.
Ia bingung. Ada dua informasi berbeda yang disampaikan oleh para pedagang PKL Dadaha dan pernyataan yang disampaikan Dinas Koperindag.
“Ini enggak singkron informasinya. Kok masih ada sisa jumlah pedagang yang belum terakomodir sebanyak 150 pedagang,” katanya.
Tak mau lama-lama pusing karena ada dua informasi tadi, Dede pun berniat turun gunung. Ia mau membuktikan ukuran lapak yang sesungguhnya sekaligus membantu memikirkan solusi untuk para pedagang yang tak kebagian tempat jualan.
“Kami bersama tim akan turun dengan cara mengukur kembali bersama-sama. Nanti hari Jumat tanggal 27 bada Jumat,” tegasnya. Edi Mulyana)
