Tuntutan 5 Poin Disepakati Oleh Pemkot dan DPRD Kota Tasik

KOTA TASIKMALAYA (CM) – Kemarin, Kamis, 25 September 2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyambangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Mereka datang dengan membawa lima poin tuntutan yang menjadi aspirasi para petani di Kota Tasikmalaya.

Lima poin tuntutan itu ditanggapi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Tdi Setiadi.

Menurutnya, tuntutan tersebut menjadi spirit bagi pihak dinas untuk secepatnya menyelesaikan PLP2B yang menjadi bagian dari tuntutan para mahasiswa.

“PLP2B sudah kita susun dan direncanakan pada tahun 2018. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini bisa selesai,” katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data setatistik, luas lahan administratif Kota Tasikmalaya memiliki luas 17.156 hektar. Dari luas lahan tersebut, salah satu lahan potensialnya adalah lahan pertanian dengan luas 12.168 hektar.

Untuk lahan non pertanian, sambungnya, luasnya mencapai 4,988 hektar. Kesimpulannya, luas lahan potensial pertanian di Kota Tasikmalaya mencapai 70 persenan.

“Dari luas lahan potensial pertanian, ada yang dijadikan sebagai lahan sawah, luasnya 5.796 hektar. Sedangkan yang bukan sawah, seperti perkebunan, luasnya 6.372 hektar. Kami sayangkan, dari tahun ke tahun luas lahannya menurun. Namun upaya untuk tetap mempertahankan lahan pertanian tentunya dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) LP2B, saat ini luas lahan untuk LP2B sudah di tetapkan seluas 855 hektar. Sudah kami tekankan tidak boleh kurang dari 855 hektar,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, mengatakan, PLP2B saat ini sedang di proses, termasuk lahan galian C salah satunya Gunung Pameongan yang saat ini sedang dibahas fraksi DPRD mulai dari perubahan RDTR dan lain sebagainya.

“Kami menginginkan kedepan Pemkot anggaran untuk pembangunan dilalihkan dulu untuk pembelian bukit yang selama ini telah habis. Kedepan Pemkot tidak boleh ada lahan pertanian lagi dibangun apa lagi menggali bukit itu tidak boleh terjadi. Pada prinsipnya DPRD sangat mendukung PMII yang mengajukan 5 tuntutan itu,” pungkasnya. (Edi Mulyana)