KOTA TASIKMALAYA (CM) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja dengan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat kerja tersebut, DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemkot mempublikasikan anggaran penanganan Covid-19, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Komite Penanganan wabah terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim menuturkan, salah satu poin yang ditekankan dewan yakni informasi berkenaan anggaran penanggulangan Corona. Dimana selama ini publik sering mengeluhkan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimbas ke beragam sektor.
“Kami mengingatkan TAPD jangan sampai, kami harus meminta informasi berkenaan anggaran penanganan Covid ini. Tetapi, mereka diharapkan secara rutin sampaikan itu ke DPRD, dan kita juga kerap ditanyai masyarakat soal itu,” tuturnya dilansir dari radar pada Jumat (20/8/2021).
Aslim menambahkan, DPRD sendiri selain melakukan kontroling dan sosialisasi terhadap masyarakat, informasi berkaitan anggaran corona, setiap dua pekan satu kali juga menyampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ini sebagai bentuk transparansi, selain itu kami juga sebagai lembaga pengawasan wajib mengawalnya supaya anggaran yang sudah digelontorkan sesuai harapan dan peruntukan,” tambahnya.
Aslim melanjutkan, pihaknya mengusulkan supaya anggaran penanganan corona tersebut dirilis di media massa. Dan usulan tersebut mendapat positif Plt Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf.
“Kala itu juga secara spontan Pak Plt wali kota langsung menginstruksikan agar TAPD merilis anggaran Covid-19 di media massa,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Dengan terbukanya publikasi penggunaan anggaran tersebut, pihak Banggar dan komisi-komisi terkait bisa melakukan tugas monitoring secara komprehensif. Selain juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Maka kami berharap TAPD bisa menindaklanjuti itu, menginformasikan anggaran secara utuh sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Kami pun melalui Banggar dan komisi-komisi terkait, bisa melakukan monitoring dengan komprehensif,” pungkasnya. **
