CIMAHI, (CAMEON) – Dana Kampanye pasangan calon nomor urut tiga, Ajay-Ngatiyana tercatat paling besar, yakni Rp 3,21 miliar yang bersumber dari pasangan calon. Lalu, disusul oleh paslon nomor urut dua, Hadad-Irma, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,6 milliar bersumber dari pasangan calon. Serta, paslon nomor satu, Atty-Azul, hanya menggunakan dana sebesar Rp 1,6 milliar bersumber dari sumbangan paslon dan partai.
Sebelumnya, pasangan nomor urut satu menerima sumbangan paling besar, yaitu Rp 1,6 miliar. Sumbangan dari paslon sebesar Rp. 100 juta dan sisanya sumbangan dari partai tersebut menerima Rp 1,5 miliar.
Untuk pasangan nomor dua, yakni Asep Hadad Didjaya – Irma Indriyani, tidak menerima sumbangan dari pihak manapun. Sedangkan pasangan nomor urut tiga, Ajay M Priatna – Ngatiyana tercatat menerima sumbangan sebesar Rp 370 juta dan anggaran pribadi.
Ketua tim kampanye paslon, Dadan, tidak menapikan dana kampanye paslon yang dia usung mengeluarkan anggaran paling besar. “Dana tersebut sumbangan dana kedua calon. Hal ini menandakan kalau keduanya sudah menyiapkan anggaran dari jauh-jauh hari,” kata Dadan kepada wartawan, Senin (13/2/2017).
Adanya anggaran yang dipakai dari kas keduanya agar tidak berdampak dikemudian hari apabila memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi. “Kami tidak ingin ada perjanjian keuangan atau hal lainnya jika keduanya menggunakan sumbangan dari pihak lainn,” jelasnya.
Terkait saldo, lanjut dia, tercatat per 11 Februari 2017 sebesar Rp 550 juta. Di mana sebesar Rp 500 juta disimpan di kas rekening khusus. Sisanya Rp 50 juta dalam bentuk barang. Terkait pengeluaran, paling besar digunakan operasional dan penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 1,2 miliar.
Lalu, menurut sekretaris tim kampanye paslon nomor dua, Angi Permana, dana kampanye tidak berubah. Tidak ada lagi sumbangan, baik dari partai atau dari paslon. “Kita untuk kampanye ini sisa anggaran sebesar Rp 1 juta yang tersisa pada rekening per tanggal 10 Februari 2017,” katanya.
Dia menjelaskan untuk pencetakan kartu subdisi gas hanya memakan biaya sebesar Rp 100 juta. Setiap kartu menghabiskan anggaran Rp 125 rupiah. “Alhamdulillah anggaran tersebut sangat cukup selama kampanye,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Handi Dananjaya mengatakan, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) akan diaudit oleh akuntan publik. “15 hari akan dilakukan verifikasi dan baru 27 Februari 2017 baru bisa diumumkan,” singkatnya. (Putri)
Foto Tribun Jabar
