KOTA TASIKMALAYA (CM) – Tradisi menggunakan study tour sebagai ajang pemahaman kenaikan kelas dari kelas delapan ke sembilan atau dari kelas sebelas ke dua belas menjadi sorotan DPRD Kota Tasikmalaya.
Meskipun setiap kali ada kegiatan study tour, pihak sekolah dan Komite selalu berupaya menjembatani keinginan atau permintaan dari siswa-siswa.
Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua orangtua setuju atau dapat mengikuti study tour karena terkendala dengan biaya yang telah ditentukan.
Setelah itu, pihak sekolah, komite, dan agen perjalanan dengan semangatnya, selalu mengundang para orangtua untuk merundingkan biaya, akomodasi, hingga rencana keberangkatan.
Dalam rapat, pihak sekolah selalu menyarankan agar masalah biaya study tour dapat dikomunikasikan langsung dengan Komite dan agen perjalanan, sehingga keterlibatan sekolah tidak diketahui.
Belakangan ini, study tour diduga telah menjadi semacam proyek yang cukup mengganggu perekonomian orang tua, terutama bagi yang tidak mampu secara finansial.
Beberapa orang tua bahkan mengaku memaksakan diri agar anak dapat mengikuti study tour karena khawatir anak tidak akan mendapat nilai dari sekolah.
Salah satu orang tua (SE), yang memiliki dua anak di SMP dan SMA, mengungkapkan beban yang berat karena harus membiayai study tour kedua anaknya sekitar Rp 2.500.000.
“Meskipun beban yang saya alami sangat berat, harus membiayai dua anak untuk biaya dan bekal study tour, sekitar 2.500.000 untuk dua anak,” kata SE beberapa hari setelah rapat pada 15 November 2023.
SE juga menegaskan bahwa demi anak, ia siap melakukan segala upaya, terutama agar anak tidak mendapatkan perlakuan kurang baik dari pihak sekolah, meskipun pihak sekolah menyatakan tidak akan ada intimidasi terhadap anak.
“Study tour seperti menjadi beban, bahkan masyarakat mengadukan masalah ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim.
Dari kegiatan study tour ini, banyak orang tua yang harus menanggung beban hutang atau kehilangan aset demi memenuhi biaya study tour anak yang cukup tinggi.
Apalagi kebanyakan study tour dilaksanakan ke luar kota, seperti Yogyakarta dan tempat-tempat lain.
“Biaya ke Yogyakarta bisa mencapai Rp 1,3 jutaan, itu baru biaya kunjungannya. Belum lagi bekal dan perlengkapan lainnya,” ujar Muslim.
“Ada yang harus meminjam atau gadaikan asetnya, sehingga terasa memberatkan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit,” tambahnya.
Muslim meminta agar Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Tasikmalaya untuk melakukan pemantauan.
Ia tidak ingin kegiatan yang seharusnya menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas malah menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi ekonomi masyarakat.
“Kami minta untuk dipantau dan diperhatikan, agar berjalan sesuai harapan dan tidak terkesan memaksa,” ungkap Muslim.
