KOTA TASIK (CM) – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dan Pj Walikota berupaya untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan piutang Pemkot kepada RSUD dr. Soekardjo yang masih mencapai Rp 7 Miliar.
Dalam upaya tersebut, mereka berencana untuk mulai mengalokasikan minimal setengah dari total piutang Pemkot pada tahun 2024.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, H. Murjani MM menyampaikan bahwa tahun depan pihaknya minimal dapat melunasi setengahnya.
“Namun, kami berharap untuk bisa mencapai pelunasan penuh agar operasional RSUD dapat berjalan lancar dan bersaing dalam pelayanan dengan RS swasta,” ujarnya saat ditemui Rabu, 21 November 2023.
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat kerja antara Komisi IV, Pj Walikota, dan pimpinan serta direksi RSUD di Bale Kota Tasikmalaya.
Pembayaran piutang dianggap sebagai salah satu opsi untuk mendukung operasional RSUD, yang mengalami kendala dalam beberapa waktu terakhir.
BACA JUGA: Pembongkaran Terminal Cilembang, Langkah Cermat Bupati Tasikmalaya Tanggapi Aspirasi Masyarakat
Selanjutnya, kata dia, untuk mencari solusi terkait piutang dari Pemkab Tasikmalaya, Komisi IV mendorong PJ Walikota dan jajaran pimpinan direksi RSUD Dr. Soekardjo untuk duduk bersama dengan Bupati Tasikmalaya dan timnya.
Tujuannya adalah mencari solusi dari besarnya piutang Pemkab Tasikmalaya ke RSUD Dr. Soekardjo yang mencapai Rp 12 Miliar.
Menurutnya, masalah piutang yang menjadi beban berat bagi keberlangsungan operasional RSUD ini terjadi karena pasien dari Kabupaten Tasikmalaya yang berobat di RSUD masih menggunakan Jamkesda.
Akibatnya, jumlah pembayaran yang diterima RSUD dari Pemkab Tasikmalaya tidak sebanding dengan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan.
Piutang yang terakumulasi, lanjut dia, berasal dari tunggakan dana kesejahteraan sosial atau biaya berobat pasien tidak mampu non-BPJS. Beban pasien SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) kemudian ditanggung oleh Pemda.
Selain piutang, banyak keluhan terkait obat untuk pasien yang tidak tersedia di RSUD. “Belakangan ini banyak keluhan dari pasien yang terpaksa harus membeli obat dari luar RSUD,” pungkas Murjani.
