Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Ngaji On The Road; Menggapai Kasih Sayang dan Berkah di Kota Tasikmalaya Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit

Bandung Barat · 29 Mar 2023 20:22 WIB ·

Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit


					Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Perbesar

BANDUNG BARAT (CM) – Sedikitnya 200 lebih paket pekerjaan proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak dua tahun terakhir dikuasai oleh pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Kondisi itu membuat pengusaha lokal Kabupaten Bandung Barat kesulitan mendapatkan pekerjaan proyek di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Bukan paket saja yang diusulkan, malah anggota DPRD diduga sudah menyiapkan pengusaha sendiri untuk mengerjakannya,” ujar Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat, Rabu (29/3/2023).

Imbasnya, para pengusaha lokal ini tak bisa ikut bersaing dapat pekerjaan meski mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adang menyebut usulan Pokir dari DPRD memang diperbolehkan secara regulasi. Tujuannya untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, usulan Pokir dari DPRD hanya sebatas program saja tak mesti harus masuk hingga tataran teknis bahkan menyiapkan pengusaha.

“Saya tau kalau Pokir itu diatur undang-undang. Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan. Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan,” terang Adang.

Menurutnya, jumlah Pokir DPRD di lingkungan Pemda Bandung Barat bervariasi, tergantung jenis OPD dan besaran anggarannya. Adang menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD. Jadi Pokir DPRD ini tak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas.

“Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir,” tambahnya.

Terpisah, salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. Di kantor tempat dirinya bekerja tak kurang dari 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD.

“Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya,” kata ASN yang enggan disebutkan namanya.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Dua Kali Berturut-turut, Pemkab Bandung Barat Raih Opini WTP Dari BPK

9 Mei 2023 - 19:46 WIB

Wow! Anggaran Pokir DRPD KBB Rp75 miliar, Ternyata untuk 1200 Usulan Paket Pokir

30 Maret 2023 - 22:17 WIB

Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu

29 Maret 2023 - 23:20 WIB

KNPI KBB Berharap Pemda Bandung Barat Segera Realisasikan Pembangunan Gedung Pemuda

22 Maret 2023 - 14:01 WIB

Alun-alun Ngamprah Resmi Dibangun, Hengky : Akan Ada Banyak Fasilitas Penunjang

21 Maret 2023 - 18:02 WIB

Hengky Kurniawan Terima Penghargaan PPKM Award dari Presiden

20 Maret 2023 - 19:08 WIB

Trending di Bandung Barat