KOTA TASIKMALAYA (CM) – Proses hukum dugaan suap dana perimbangan APBN-P 2018 dengan tersangka Yaya Purnomo terus bergulir. Sebelumnya diberitakan bahwa ada ketelibatan tujuh kepala daerah dalam kasus ini. Nama ketujuh kepala daerah muncul dalam surat dakwaan YP yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta pada Kamis (27/09/2018) lalu.
Salah satu diantaranya adalah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang diduga menyuap YP terkait DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018. Seperti dikabarkan sejumlah media, Yaya dan Rifa menerima Rp 600 juta. Menurut jaksa, uang langsung diberikan oleh Budi Budiman kepada tersangka. Selain Budi, masih ada nama-nama lainnya yang disebut-sebut menyuap YP yaitu, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Wali Kota Dumay Zulkifli AS, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendy, Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Hal tersebut membuat kalangan mahasiswa Universitas Negeri Siliwangi yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun ke jalan. Mereka meminta untuk bertemu dengan wali kota yang selama ini belum pernah menemui untuk memberikan kejelasan terkait perkara YP yang menjerat dirinya (Budi Budiman).
Dalam aksinya, massa PMII menyampaikan yel-yel sindiran dan membawa beberapa poster bertuliskan “Koruptor adalah bangsat, jangan kotori Kota Tasik dengan korupsi”. Mereka pun menolak keras atas tawaran Sekertaris Daerah (Sekda) Ivan Dicksan yang berusaha ingin memberikan penjelasan, namun sejumlah angota PMII yang dimotori oleh Satriana Ilham selaku koordinator aksi menilai tidak perlu ada penjelasan Sekda. “Saya butuh wali kota,” tegasnya.
Pihaknya menduga wali kota ada main dengan KPK. Pasalnya, lanjut dia, Budi tidak ingin menemui massa setiap kali ada aksi mahasiswa. “Untuk itu, saya ingin klarifikasi terhadap wali kota yang sebenarnya. Apa statusnya hanya sebatas saksi atau terdakwa. Terus terang sampai saat ini berita itu masih simpang siur belum ada kejelasan yang pasti langsung dari yang bersangkutan,” katanya.
“Atas dasar itulah saya sangat kecewa. Ada apa dengan wali kota, sampai tak mau menemui kita?. Pedahal kita ini punya niat baik, hanya sebatas ingin menyampaikan aspirasi dan menerima penjelasan,” papar Satriana disela aksinya, di halaman Bale Kota, Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Rabu (03/10/2018).
Menurutnya, meskipun saat ini pihaknya tidak bisa menemui dengan wali kota, namun aksinya akan terus dilakukan sampai Budi menemui dan menjelaskan kepada mereka. “Bagi kami tidak ada istilah berhenti untuk aksi, bahkan akan datang dengan massa lebih besar lagi,” tegas Satriana.
Dia pun berharap tak hanya wali kota yang bisa memberikan penjelasan terkait kesaksian YP, tapi KPK juga dapat memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya tentang kasus tersebut. “Artinya harus ada keterbukaan agar semuanya jelas tidak ada istilah simpang siur,” tandasnya. (Edi Mulyana)
