KOTA BANDUNG (CM) – Sebanyak 100 anggota dari 23 organisasi perwakilan buruh se-Jawa Barat, melakukan Deklarasi Anti Hoaks dan Pemilu Damai 2019, di salah satu Hotel yang beralamat di Jl. Cipaku No. 19 Bandung pada Kamis (29/11/2018).
Dihadapan Kabid Disnakertrans Jawa Barat, Kanit II Perekonomian Polda Jabar, Perwakilan DPRD dan Apindo Jawa Barat, serikat buruh tetap semangat melakukan Deklarasi Damai Pilpres 2019 saat acara Focus Group Discussion (FGD).
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat sekaligus Ketua Panpel Diskusi, Sabilar Rosyad mengungkapkan, pihaknya tetap konsisten dan maksimal memperjuangan nasib buruh yang saat ini merasa tersisihkan.
“Sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 Pasal 88 ayat (1/2) dimana setiap buruh berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusian, maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang melindungi buruh, itu yang lagi kita perjuangkan,” kata Rosyad.
Dia mengajak semua elemen serikat pekerja Jawa Barat untuk berdiskusi menuntut UMSK yang layak secara prosedural. “Wajar dong, kita harus punya komitmen bersama meski beda organisasi, yang jelas tuntutan kita bisa terpenuhi tapi jangan terprovokasi yang negatif, tetap menjaga marwah perjuangan buruh, salah satunya ya pembahasan diskusi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Diana dari Disnakertrans Jawa Barat, mengapresiasi acara yang digagas DPW FSPMI Jabar tersebut. “Saya apresiasi kegiatan seperti ini, pembahasan UMSK dengan dialog atau diskusi jauh lebih efektif ketimbang demonstrasi dan ini luar biasa,” katanya.
Mengenai UMSK, Diana menyikapi hasil diskusi buruh selanjutnya untuk dibahas dalam dewan pengupahan. “Tentu, pokok bahasan ini akan kami sampaikan dan jadi pertimbangan dalam menentukan upah sektoral dan pasti disesuaikan, tidak bisa sepihak meski mengacu pada Permenaker,” tandasnya.
Lebih lanjut, Kanit II Perekonomian POLDA Jawa Barat, Hunter Spionar berharap buruh tetap menjaga kondusifitas jelang Pilpres 2019. “Secara prosedural perjuangan rekan-rekan tetap berjalan, namun saya harap jangan selalu demonstrasi, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang sengaja merusak misi dan visi perjuangan buruh itu sendiri, apalagi situasi saat ini,” paparnya.
Hal itu dibenarkan Perwakilan Legislatif DPRD Kota Bandung, Haru Suandaru Politikus PKS, disela akhir acara diskusi. “Ini yang perlu diperhatikan, aspirasi tetap berjalan meski implementasi Permenaker 15/2018 jelas tidak sesuai harapan buruh, dan UMSK masih dibahas, namun saya minta buruh tetap kondusif,” harapnya.
Diskusi dan deklarasi dihadiri oleh Ketua SPSI Jawa Barat, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, DPD Serikat Pekerja Nasional, GOBSI, dan SPPMI. (Intan)
