TASIKMALAYA (CAMEON) – Sejatinya ke empat pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ini akan mengikuti uji kompetensi dan wawancara yang digelar oleh tim panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, yang berlangsung di Hotel Santika Tasikmalaya, Jumat (07/04/2017).
Namun, entah bagaimana usai memberikan pengarahan kepada para calon pejabat ini, tiba tiba ketua tim yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Qodir, meminta agar empat orang calon dari Dinas Kesehatan agar memisahkan diri.
Sejurus kemudian, Sekda pun meminta agar keempatnya tidak mengikuti seleksi tersebut dan dipersilakan pulang, alasanya Sekda mendapat informasi bahwa tiga dari keempat calon ini tidak memenuhi persyaratan secara akademis.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rahman mengatakan, keempat pejabat yang mengikuti proses assesment tersebut, terkesan dipaksakan oleh panitia seleksi. Padahal menurutnya hanya satu orang saja yang memenuhi persyaratan sementara tiga orang lagi tidak memenuhi kualifikasi akademis yang diharapkan .
“Sebagai kontrol eksekutif, kami hanya ingin aturan yang ada dipakai, ini kan jelas ada upaya dipaksakan terhadap empat orang ini, terutama dari sekretaris Pansel. Padahal di awal kan mereka sudah tidak memenuhi secara administratif, makanya saya minta kepada panitia agar keempatnya dipending dulu,” jelas Arif.
Salah seorang pejabat dinkes yang terpaksa dipending oleh Pansel yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kepada CAMEON bahwa jika memang dia dan ketiga temannya tidak memenuhi syarat administrasi semestinya tidak lolos verifikasi di awal.
“Kami sudah lolos verifikasi diawal untuk mengikuti assesment ini oleh panitia seleksi, terus kami juga diberi surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua Pansel dalam hal ini Pak Sekda, terus kenapa kami tiba tiba tidak diikutsertakan dan dinyatakan gagal dihadapan para pejabat lagi, sepertinya ingin menjatuhkan nama baik kami berempat,” terangnya.
“Kalau informasinya diawal sih kami bisa menerima tapi justru pada saat kami sudah menerima undangan untuk mengikuti tes kan aneh,” tambahnya.
“Jika memang hanya kekurangan administratif, bukankah di peraturan Kemenkes mereka yang akan menempati jabatan setingkat Kadis tak hanya dari sisi akdemis yang relevan, namun banyak faktor pendukung lain, dan itu semua kami sudah dapatkan,” imbuhnya.
Mereka hanya menyayangkan jika proses Assesment khususnya di Dinas Kesehatan terus diundur untuk mencari profil pejabat yang relevan, dampaknya akan terasa kepada kebijakan dan tersendatnya permasalahan kesehatan di masyarakat yang harus menjadi atensi pejabat pengambil keputusan di Dinas Kesehatan ini.
“Meskipun ada Plt, tapi kan beliau bukan dari orang kesehatan sementara problematik kesehatan di Dinkes kan cukup kompleks. Saya rasa Kepala Daerah/Bupati harus segera mengambil keputusan jangan berlarut terus,” pungkasnya.
Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka ini sendiri diikuti oleh sejumlah pejabat eselon tingkat II dan III yang akan mengisi sejumlah posisi penting di antaranya:
@ Kepala Dinas Kesehatan
@ Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum
@ Staf Ahli Bupati dibidang Kemsyarakatan dan SDM
cakrawalamedia.co.id (dzm)
