BANDUNG, (CAMEON)-Konsistensi pengawasan jumlah data statistik wisatawan domestik maupun internasional yang datang ke Jawa Barat, sampai saat ini masih dinilai belum valid. Hal tersebut terkaji dalam sebuah Forum Group Discusion (FGD) menenai Data Ststistik Pariwisata Jabar yang digelar Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jabar, di Hotel Grand Panghegar yang belum lama ini digelar.
Kepala BPPD Jabar Cecep Rukmana, menjelaskan, perhatian terhadap pariwisata saat ini menjadi hal yang begitu diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Anggaran pariwisata yang saat ini memiliki sumbangan besar ke kas negara membuat sektor ini semakin digarap serius. Terlepas dari permasalahan fasilitas dan tata kelola, data wisatawan mancenegara masih dikatagorikan rancu.
“Untuk mengukur jumlah wisatawan, kita harus membuat satuan kawasan pengembangan pariwisata. Dari setiap daerah nantinya punya data statistik wisatawan dari situ kita bisa ukur masing-masing,” jelas dia.
Data statistik Wisman yang hingga saat ini diambil dari data pintu masuk Bandara Internasional Husein Sastranegara dan Pelabuhan Muaradjati dianggap kurang valid. Beberapa pintu masuk melalui jalur darat lainnya perlu dihitung secara pasti untuk menemukan data yang akurat mengenai jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Jabar.
Sementara, Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi Jabar Iwan Darmawan menjelaskan, meningkatnya kunjungan wisata dengan indikasi presentase 10 persen per tahun yang memiliki konribusi pada PDRB dalam pendekatan makro dengan jumlah Rp. 33, 3 triliun dari data BI. Yang intinya pariwisata harus kontribusi Rp. 3 triliun, nilai teresebut tidak bisa dikatakan mudah.
“Kenyataannya tiap tahun naik berarti, ada perputaran ekonomi dari kunjungan wisata yang sebagian tidak terdeteksi. Karena data saat ini hanya menggabungkan dua sumber dari Husein dan Muaradjati itu belum valid,” jelas dia.
Dalam FGD ini juga Sekjen BPPD Jabar Djoni Sofyan Iskandar, mengenai data wisman yang tidak valid. Djoni menjelaskan, hal tersebut diindikasi adanya ketidaksiapan dari para pemerintah daerah untuk mengelola data wisman yang datang ke wilayahnya. “Kita minim data terutama wisatawan dari timur tengah, seperti Saudi, Mesir, Maroko sampai Qatar. Tapi disini buktinya banyak wisatawan asal sana kan. Buat pemerintah kepentingan data itu harus valid untuk meningkatkan pelayanan,” jelas dia.
Dalam hal ini dirinya menjelaskan, perlunya membentuk jaringan komunikasi data, agar wisatawan yang berkunjung ke beberapa wilayah di Jawa barat dapat terdata dalam satu jaringan. Terutama terkumpulnya data dari berbagai pemerintah daerah.
“Itu tidak dianalisis dan sekarang tidak ada bagian pengolahan data. Sebenarnya laporan hotel ada tinggal dianalisia, berapa data wisman yang ada,” jelas dia.
Data wisman dari BPS yang tahun 2016 ini mendata kunjungan 100.000 wisman diungkapkan belum valid, Djoni menjelaskan, kunjungan wisman dari jalur darat belum terdata secara keseluruhan.
Sementara itu Ketua Pengusaha Hotel dan Resort (PHRI) Jabar Herman Muchtar menjelaskan, pihaknya sudah berusaha mendata untuk grafik okupansi di setiap bulannya dan akan terus kontinue melakukan sistem tersebut.”Kalau dari PHRI gak ada masalah untuk mengimplementasikan pembuatan laporan itu. Persoalan kita ini menangapi presentasi BPS, apa dasarnya, kita kurang percaya BPS. Validasi data tentu perlu agar, BPS, Migrasi, ASITA, PHRI, DISHUB itu lebih terarah,” ujar dia. (putri)
