PANGANDARAN (CM) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), DPD Kabupaten Pangandaran, melaksanakan pelantikan serentak serta menetetapkan pengurus PPDI tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran, di salah satu hotel di Pangandaran, Rabu (23/09/2020).
Dengan dikukuhkannya kepengurusan PPDI tersebut, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata yang juga Ketua Dewan Pembina PPDI Pangandaran berharap, para anggota PPDI Pangandaran dapat menjalankan fungsinya sesuai aturan dan Undang-Undang Desa dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Mudah-mudahan PPDI dapat bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa dengan kinerja yang diberikan PPDI sebagai pelayan masyarakat di desa,” katanya pada saat sambutan.
Adanya organisasi PPDI ini, sambung Jeje, harus menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk adu kekuatan apalagi jadi organisasi tandingan.
“Intinya saling bersinergi dengan kecamatan, BPD dan kepala desa untuk memajukan desa. Saat ini saya juga mohon maaf bilamana selama lima tahun menjabat sebagai Bupati masih ada kekurangan janji visi maupun misi yang kurang sempurna. Alhamdulillah Infrastruktur, rumah sakit dan lainnya sudah terwujud. Sekarang, saya sedang mendesain program untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat,” paparnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat, H. Rofik Hilmayana, mengatakan, hadirnya PPDI bertujuan untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Sehingga, sambungnya, program-program yang digulirkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa dijalankan dan diterapkan di desa masing-masing, dengan susunan pengurus PPDI yang merupakan gabungan perangkat desa dari 10 kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.
“PPDI Pangandaran tidak semata-mata bekerja hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai abdi manusia kepada Allah SWT, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya.
Ia berharap, publikasi NIPD terhadap PPDI Pangandaran bisa secepatnya direalisasikan agar dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi perangkat desa se-Pangandaran.
“Kami minta pak bupati dan jajaran kiranya dapat memberikan perhatian kepada perangkat desa. Pada intinya, kami berharap seluruh perangkat desa bekerja tegak lurus dengan pemerintah. Bukan karena disini mau Pilkada, tetapi kita menjalankan amanah Undang-Undang. Kita harus setia, sehingga apapun tujuan yang dicapai pemerintah pusat sampai kabupaten dapat terlaksana dan sampai kepada masyarakat desa masing-masing,” jelasnya. (Padna)
Baca Juga: Ketua KPU Kab. Tasik: “Pilkada 2020 Jangan Menjadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19”
