CIMAHI, (CAMEON) – Tingkat partisipasi masyarakat Kota Cimahi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 dikhawatirkan menurun. Hal tersebut disebabkan ditangkapnya Calon Wali Kota Cimahi nomor urut satu, Atty Suharti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Desember 2016.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha pada Selasa (27/12/2016). Menurutnya, dari pemilihan saat Pilpres 2014, tingkat partisipasi warga Cimahi tinggi, artinya masyarakat mulai paham politik.
“Tapi yang saya khawatirkan terjadi semacam penurunan atau hilang trush (kepercayaan) masyarakat terhadap Pemilunya, bukan kepada pasangan calonnya. Karena bisa saja masyarakat jadi tidak mau memilih karena mereka berfikiran ternyata calonnya melakukan korupsi,” beber dia.
Dikatakan Arlan, hal itu harus diantisipasi. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat soal korupsi.
“Harusnya pasangan calon nomor dua dan nomor tiga yang mengcounter (antisipasi), dengan memberikan edukasi politik dan korupsi kepada masyarakat saat kampanye,” katanya.
Namun, kata Arlan, hal itu belum terlihat dari pasangan nomor dua dan nomor tiga. Mereka masih cenderung melakukan kampanye gaya lama, yang hanya melakukan dialog menyampaikan visi misi ketika terpilih nanti, tanpa memberikan edukasi soal politik.
“Pasangan calon nomor dua dan nomor tiga ini sepertinya biasa saja, artinya mereka tidak memanfaatkan betul momentum ini (penangkapan Atty). Karena dengan peristiwa itu, jelas pasangan nomor dua dan nomor tiga diuntungkan karena trush (kepercayaan)
dari masyarakat kepada pasangan nomor satu ini pasti menurun,” kata dia.
Seharusnya, kata Arlan, pasangan nomor dua dan tiga ini mengubah gaya kampanyenya, tidak hanya melakukan dialog soal pembangunan saja, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat soal politik dan korupsi. (Rizki)
